Gubernur NTB Iqbal Pilih Insentif 1.759 Guru PPPK Rp500.000, Banggar DPRD Dorong Kenaikan Gaji

LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, berencana memberikan insentif kepada 1.759 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) mulai September 2026. Kebijakan ini disampaikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.

Dalam keterangannya saat upacara Hardiknas di Mataram, Iqbal menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah realistis di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Baca Juga

Kebakaran Sade, Banggar DPRD NTB Desak Gubernur Iqbal Segera Gunakan Dana BTT

"Khusus untuk guru P3K PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan (Insentif Rp500.000.red) kesejahteraan yang lebih baik," ucapnya.

Fokus Pembangunan SDM Pendidikan

Iqbal menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia di NTB. Ia meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB untuk memprioritaskan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

"Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru," tegasnya.

Baca Juga

Nasib 15 Atlet NTB di PON Papua Masih Dirumahkan, Ditengah Dorongan Gubernur Iqbal Pimpin KONI NTB

Data tambahan menunjukkan bahwa NTB masih menghadapi tantangan pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah menengah yang belum merata, terutama di wilayah terpencil seperti Pulau Sumbawa. Selain itu, distribusi guru yang belum seimbang menjadi salah satu kendala peningkatan kualitas pendidikan.

DPRD Kritik Kebijakan Insentif

Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya menaikkan gaji guru PPPK paruh waktu, bukan sekadar memberikan insentif tambahan.

Editor: Purnawarman