Ketua DPRD Sumbawa Bantah Ada Pokir Anomali: Belum Ada Laporan dari TAPD

Pernyataan tersebut disampaikan Nanang ketika menjelaskan adanya perbedaan antara aturan teknis pemerintah daerah dengan pendekatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum.

" Permendagri dengan KPK sangat berbeda aturannya," ungkapnya.

Meski demikian, Nanang memastikan DPRD Sumbawa memilih mengikuti arahan KPK sebagai langkah kehati-hatian dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

"Pada perinsipnya kita ikuti," ungkapnya.

KPK Soroti Tata Kelola Pokir

Sorotan terhadap Pokir di NTB sebelumnya mengemuka setelah evaluasi tata kelola pemerintahan daerah yang melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, unsur pimpinan DPRD, serta pemerintah daerah se-NTB pada awal September 2026.

Dalam evaluasi tersebut, KPK menyoroti sejumlah aspek perencanaan dan penganggaran, termasuk mekanisme pengusulan dan pelaksanaan Pokir, hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.

Inspektorat Provinsi NTB kemudian melakukan review terhadap Pokir yang terindikasi mengalami anomali. Pemprov NTB menyatakan kegiatan yang terindikasi anomali tidak dapat dilaksanakan meskipun alokasi anggarannya masih tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Anomali yang menjadi perhatian antara lain pengusulan Pokir yang tidak mengikuti tahapan dan jadwal dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kegiatan yang tercantum dalam DPA tetapi tidak memiliki rekam pengusulan sebagaimana mestinya, serta pengusulan Pokir lintas daerah pemilihan dan perbedaan alokasi yang perlu ditelaah dari sisi akuntabilitas.

Namun, temuan atau evaluasi tersebut tidak berarti seluruh Pokir DPRD di NTB bermasalah. KPK menekankan bahwa Pokir tetap dapat dilaksanakan sepanjang proses pengusulan dan penganggarannya sesuai ketentuan.

Ketua DPRD Sumbawa: Kalau Ada Akan Disesuaikan

Dalam konteks Sumbawa, Nanang menegaskan pihaknya belum menerima laporan dari TAPD mengenai Pokir yang dinilai anomali.

Karena itu, ia belum melihat adanya dasar untuk menyebut terdapat Pokir DPRD Sumbawa yang bermasalah. Namun, DPRD tetap membuka ruang penyesuaian apabila dalam proses evaluasi pemerintah daerah ditemukan usulan yang tidak sesuai ketentuan.

"Belum ada laporan (anomali pokir) dari TAPD, Kami susun dengan baik, kalau ada akan disesuaikan," ungkapnya.

Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa DPRD Sumbawa memilih mengikuti hasil evaluasi dan arahan lembaga pengawas dalam pelaksanaan anggaran daerah.

Nanang juga mengakui terdapat perbedaan pendekatan antara regulasi administrasi pemerintahan daerah dengan penekanan KPK dalam aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, ia memilih mengikuti arahan KPK dalam penyusunan maupun pelaksanaan program.

"Pada perinsipnya kita ikuti," ungkapnya.

Konteks KPK di NTB

Sebelumnya, KPK memang telah menyoroti persoalan tata kelola Pokir di NTB. Dalam sosialisasi pada 2024, KPK pernah mengingatkan adanya kerawanan berupa pengajuan Pokir yang tidak sesuai prosedur, perubahan usulan setelah pembahasan anggaran, hingga hibah kepada yayasan yang legalitasnya tidak jelas.

Dalam perkembangan terbaru pada 2026, evaluasi KPK lebih diarahkan pada kepatuhan proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan review dilakukan untuk mencegah kegiatan yang terindikasi anomali dieksekusi sebelum persoalan tata kelolanya diselesaikan.

Untuk Kabupaten Sumbawa, pernyataan Nanang menunjukkan DPRD masih menunggu hasil evaluasi administratif dari TAPD. Jika nantinya ditemukan usulan yang tidak sesuai ketentuan, DPRD menyatakan siap melakukan penyesuaian.

Editor: Purnawarman