KPK Belum Konfirmasi Kabar Gubernur NTB Akan Diperiksa Malam Ini

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama pimpinan dan anggota DPRD NTB. Agenda berlangsung tertutup sehingga materi pembahasan secara rinci tidak langsung disampaikan kepada publik.

Dalam perkembangan selanjutnya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di NTB.

Baca Juga

KPK Naikkan Kasus OTT Bupati Lombok Barat ke Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan

KPK menilai masih terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Nilai Integritas NTB Masih Rentan

KPK mengungkapkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) NTB berada di angka 64,93, masih di bawah ambang batas minimal nasional sebesar 72,99. Kondisi tersebut membuat tata kelola pemerintahan NTB dinilai masih membutuhkan penguatan serius.

Sejumlah sektor menjadi perhatian KPK, terutama perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Baca Juga

KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Diduga Terkait Suap Proyek

Maruli mengatakan hasil evaluasi KPK bersama Pemprov dan DPRD NTB dituangkan dalam berita acara yang telah ditandatangani. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

"Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan tata kelola pemerintahan daerah," ujar Maruli.

KPK juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya pada sektor-sektor yang dinilai memiliki kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

Belum Ada Konfirmasi Pemeriksaan

Baca Juga

Heboh! Kantor Bupati Lombok Barat Disegel KPK, Pemkab: Kami Juga Kaget

Di tengah agenda koordinasi tersebut, muncul informasi bahwa Lalu Muhamad Iqbal akan menjalani pemeriksaan KPK pada malam hari.

Namun, sampai informasi tersebut dikonfirmasi, belum ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan bahwa Gubernur NTB dipanggil atau akan diperiksa penyidik.

Karena itu, informasi mengenai pemeriksaan tersebut masih sebatas kabar yang beredar dan belum dapat dipastikan sebagai agenda resmi KPK.

Pertemuan KPK dengan Pemprov dan DPRD NTB sendiri lebih dahulu dijelaskan sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Pemprov NTB sebelumnya juga menempatkan penguatan tata kelola sebagai salah satu agenda pemerintahan. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada sejumlah kesempatan menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang kuat, transparan, dan tidak bergantung pada figur tertentu.

Dengan belum adanya konfirmasi pemeriksaan dari KPK, publik masih perlu menunggu keterangan resmi lembaga antirasuah tersebut mengenai ada atau tidaknya agenda pemeriksaan terhadap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Editor : Purnawarman