Prabowo Minta Semua Dapur MBG Diawasi, Aparat Dilarang Minta Setoran

LOMBOK, iNewsLombok.id - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, hingga masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan dinilai penting agar program prioritas nasional itu tidak disusupi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Prabowo mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi potensi penyimpangan di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Semua Daerah Punya Sekolah Rakyat, Ini Penjelasan Kemensos

"MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo, Jumat (10/7/2026) sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat.

Ia menegaskan gubernur, bupati, camat, sampai kepala desa harus aktif memeriksa operasional dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, kepala daerah diminta segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan langsung kepada presiden bila diperlukan.

"Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG. Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya," ujarnya.

Baca Juga

Dewan Pers Desak Istana Kembalikan Kartu Liputan Wartawan yang Dicabut Usai Tanya MBG ke Prabowo

Tak hanya melalui jalur formal, Prabowo juga membuka ruang pelaporan dari masyarakat melalui media sosial. Menurut dia, kanal digital bisa menjadi sarana cepat untuk menindak dugaan penyimpangan di lapangan.

"Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar. Enggak usah susah-susah," katanya.

Selain kepala daerah, Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri turun mengawasi pelaksanaan MBG. Namun, pengawasan itu harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, bukan malah menjadi celah bagi oknum aparat untuk menekan atau mencari keuntungan.

Baca Juga

Prabowo Jawab Kritik: Revisi UU TNI 2025 Demi Kemajuan Militer, Bukan Dwifungsi

"Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan," tegas Prabowo.

Prabowo secara khusus mengingatkan agar tidak ada aparat yang memanfaatkan program ini untuk meminta setoran dari pengelola dapur MBG. Ia menilai praktik semacam itu justru akan merusak tujuan utama program yang dirancang untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, Saudara. Manggil-manggil minta setoran," ucapnya.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Komitmen Bersihkan Korupsi, Dugaan Korupsi Rp193,7T di Pertamina Patra Niaga Diusut

Presiden juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Menurut dia, publik kini memiliki akses luas untuk melaporkan berbagai persoalan, termasuk dugaan penyelewengan anggaran, kualitas makanan, hingga pelaksanaan di lapangan.

"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget," tuturnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ketahanan gizi nasional. Badan Gizi Nasional mencatat, pada awal 2026 program ini telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat dengan dukungan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi.

Baca Juga

Fraksi Gerindra NTB Bantah Isu Indonesia Gelap, Yakini Prabowo Mampu Kelola Ekonomi Tanpa Utang

Jumlah itu kemudian terus bertambah, dan per 20 Januari 2026 BGN melaporkan cakupan penerima sudah mendekati 59,86 juta orang dengan 21.102 SPPG aktif.

Secara nasional, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Sasaran program ini tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan lainnya.

Dengan skala sebesar itu, pengawasan terhadap tata kelola dapur, distribusi makanan, validasi data penerima, hingga penggunaan anggaran menjadi krusial agar manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.

Belakangan, BGN juga memperkuat validasi data penerima MBG dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, serta sejumlah kementerian dan lembaga.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran, merata, dan akuntabel, terutama di tengah perluasan cakupan MBG ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal.

Pernyataan Prabowo ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengawasan MBG tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta ikut menjadi mata dan telinga agar program makan bergizi gratis tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin menangguk keuntungan dari anggaran negara.

Editor : Purnawarman