NTB Selangkah Lagi Jadi Tuan Rumah Muktamar NU, Verifikasi Faktual Resmi Dimulai Tinjau Tiga Lokasi

Baca Juga

Banggar DPRD NTB Bongkar Ketidaksesuaian RKPD dan KUA-PPAS, Soroti Selisih Rp50M dalam APBDP 2026

Prof. Asrorun menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara objektif dengan melibatkan sejumlah unsur PBNU. Dalam kunjungan ke NTB, tim turut didampingi KH Imam Bukhari Qalil dari unsur Syuriah, Aisuddin Abdurrahman dari Tanfidziyah, Syarif Munawi dari Tanfidziyah, serta tim sekretariat.

Ia menambahkan, NTB diharapkan mampu memenuhi seluruh komitmen yang telah tertuang dalam proposal resmi yang diajukan ke PBNU. Dukungan pemerintah daerah, kata dia, menjadi salah satu modal penting, namun penilaian akhir tetap bertumpu pada kesiapan nyata di lapangan.

“Sudah ada surat pernyataan kesiapan dan dukungan dari gubernur maupun para bupati dan wali kota. Namun yang paling penting sekarang adalah kondisi nyata di lapangan,” katanya.

Baca Juga

NTB Kini Punya Kodam Sendiri, Mayjen Edi Saputra Jadi Pangdam XXX/Rinambora

Waktu persiapan yang relatif singkat menuju pelaksanaan Muktamar menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, menurut Prof. Asrorun, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan dukungan, melainkan infrastruktur yang sudah siap pakai tanpa memerlukan pembangunan besar.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen, tetapi infrastruktur yang benar-benar siap digunakan atau ready to use, tanpa harus melakukan pembangunan maupun perbaikan besar,” paparnya.

Pemprov NTB Siapkan Dukungan APBD

Pemerintah Provinsi NTB memastikan siap memberikan dukungan penuh apabila NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, usai menghadiri kegiatan istighotsah bersama jajaran NU.

Baca Juga

APBD Perubahan NTB 2026: Belanja Naik Lebih Cepat, Tantangan Fiskal Semakin Besar

“InsyaAllah kita siap lahir batin, dan APBD juga akan kita siapkan di perubahan, jika kita terpilih jadi tuan rumah,” ujar Abul Chair.

Dukungan pemerintah daerah dinilai penting karena Muktamar NU bukan hanya agenda organisasi keagamaan, tetapi juga perhelatan nasional yang berdampak pada mobilitas massa, kebutuhan akomodasi, transportasi, keamanan, hingga layanan publik di daerah penyelenggara.

PWNU NTB: Kedatangan Tim Survei Bukti PBNU Serius

Ketua Tanfidziyah PWNU NTB, Prof. Masnun Tahir, menyambut positif kedatangan tim survei dari PBNU. Menurut dia, kehadiran tim tersebut menunjukkan keseriusan PBNU dalam menindaklanjuti aspirasi warga Nahdliyin di NTB yang ingin daerahnya menjadi tuan rumah Muktamar.

Baca Juga

Kekeringan Meluas di NTB, PMI Dorong Distribusi Air Bersih Berlanjut

“Pertama saya berterima kasih kepada tim survei, artinya PBNU serius menjawab surat dan keinginan masyarakat NTB,” ujarnya.

Masnun mengatakan, NTB tidak bergerak sendiri dalam mengusulkan diri sebagai tuan rumah. Dukungan juga datang dari pemerintah kabupaten/kota se-NTB, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan kesiapan membantu penyelenggaraan Muktamar.

“Kami juga ketika bersurat ke PBNU itu ada bukti bahwa Pak Gubernur dan Bupati/Wali Kota siap menyukseskan Muktamar ini,” pungkasnya.

Hasil Verifikasi Dibahas di Jakarta

Hasil peninjauan lapangan di NTB selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam sidang pada 6 Juli 2026. Setelah itu, PBNU dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada 7 Juli 2026 untuk memutuskan lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35.

Tahap ini menjadi momen penentu bagi NTB. Jika dinyatakan memenuhi seluruh kriteria, provinsi berjuluk Bumi Gora itu berpeluang besar menjadi pusat penyelenggaraan Muktamar NU yang diperkirakan dihadiri lebih dari 10 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Muktamar NU ke-35 Digelar 1–5 Agustus 2026

Sebagai informasi, PBNU telah menetapkan Muktamar NU ke-35 akan digelar pada 1–5 Agustus 2026. Penentuan tuan rumah dilakukan setelah PBNU menilai kesiapan daerah pengusul berdasarkan empat indikator utama: akses dan infrastruktur, dukungan pembiayaan, keamanan, serta kesiapan sosial-spiritual wilayah setempat.

Muktamar ke-35 ini juga memiliki arti penting karena menjadi salah satu agenda strategis NU pada abad kedua organisasi. Selain memilih kepemimpinan dan merumuskan arah kebijakan organisasi, forum tersebut biasanya dihadiri unsur pengurus wilayah, cabang, badan otonom, pesantren, ulama, hingga tamu nasional.

Karena skala pesertanya sangat besar, daerah tuan rumah dituntut memiliki kapasitas akomodasi, transportasi, jaringan logistik, dan sistem pengamanan yang matang.

Bagi NTB, peluang menjadi tuan rumah bukan sekadar soal prestise. Jika terpilih, Muktamar NU berpotensi memberi dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, kuliner, hingga promosi wisata religi dan pendidikan pesantren di daerah.

Dengan basis pesantren yang kuat dan dukungan pemerintah daerah, NTB kini tinggal menunggu hasil penilaian akhir PBNU.

Editor: Purnawarman