Kejagung Tetapkan Brigjen Pol Aktif LMI Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Pernah Aktif di Polda NTB

“Dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui dengan penjualan food tray itu,” ujar Syarief.

Baca Juga

Brigjen Aktif LMI di BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Ungkap Modus Atur Penjualan Ompreng

Saat dikonfirmasi soal status LMI sebagai anggota Polri, Syarief membenarkan bahwa yang bersangkutan masih aktif berdinas dengan pangkat Brigadir Jenderal.

“Iya, polisi aktif,” ucapnya singkat.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, LMI langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba untuk 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan.

Tersangka Bertambah, Kasus MBG Kian Meluas

Baca Juga

Breaking News: Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Dengan penetapan LMI, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini bertambah menjadi tujuh orang. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menetapkan enam tersangka lain, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.

Penyidikan kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan tata kelola program MBG sepanjang 2025–2026. Sejumlah pejabat BGN dan pihak swasta diduga memanfaatkan proyek strategis tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, mulai dari pengaturan yayasan mitra SPPG, pengondisian vendor, hingga penjualan titik layanan dan pengadaan barang penunjang.

Dalam pengembangan perkara yang telah diungkap sebelumnya, Kejagung menduga ada praktik pengondisian mitra SPPG melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak internal BGN.

Baca Juga

Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi MBG, Vendor Motor Listrik Disebut Tak Penuhi Syarat

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan mark up dan pengondisian pengadaan sejumlah barang penunjang program MBG, seperti motor listrik operasional, perlengkapan dapur, hingga food tray.

Kasus ini menjadi sorotan luas karena program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah.

Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya dinilai bukan hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas layanan bagi penerima manfaat.

Peran LMI Didalami

Masuknya nama LMI sebagai tersangka memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya membidik unsur pimpinan lama BGN dan vendor swasta, tetapi juga pejabat struktural yang diduga terlibat dalam pengondisian proyek di level teknis dan administratif.

Dari keterangan Kejagung, posisi LMI saat masih menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN hingga Maret 2025 diduga menjadi salah satu pintu pengaruh dalam proses pengaturan mitra dan penjualan alat pendukung MBG. Penyidik kini mendalami aliran dana, skema persetujuan titik SPPG, serta keterkaitan LMI dengan pihak-pihak yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Belum ada keterangan resmi dari pihak kuasa hukum LMI maupun institusi Polri terkait penetapan tersangka tersebut. Namun, dengan penahanan yang sudah dilakukan, Kejagung diperkirakan akan segera memeriksa LMI secara intensif untuk mengurai peran masing-masing pihak dalam perkara yang disebut melibatkan tata kelola MBG secara sistemik.

Perkembangan perkara ini juga berpotensi membuka tersangka baru, mengingat Kejagung sebelumnya menyatakan masih terus menelusuri rangkaian dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG, termasuk proses penunjukan mitra, pengadaan barang, dan distribusi dukungan operasional di lingkungan BGN.

Editor: Purnawarman