Arah Politik Gubernur NTB Iqbal Disorot, Pengamat Sebut PSI Lebih Menjanjikan Dibanding Gerindra
LOMBOK, iNewsLombok.id - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Agus, menilai peluang politik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, lebih realistis apabila memilih berkiprah di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibandingkan tetap menjadi kader biasa di Partai Gerindra atau bergabung dengan Partai Demokrat.
Menurut Agus, dinamika politik menuju kontestasi politik tahun 2030 mulai terlihat sejak sekarang. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah belum adanya posisi strategis Lalu Muhamad Iqbal dalam kepengurusan partai politik.
"Dengan membaca proses politik menuju 2030 ini, kita ketahui Lalu Muhamad Iqbal tidak memegang partai politik saat ini. Untuk mendapatkan posisi di Gerindra boleh jadi saingan Pak Iqbal cukup berat. Maka dia bisa saja melirik partai politik lain, seperti Demokrat, PSI atau partai yang lain," ujar Agus, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai, secara historis dan genealogis politik, Iqbal memiliki kedekatan dengan pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo karena pernah mengemban jabatan strategis pada era tersebut. Faktor itu dinilai dapat menjadi modal politik jika bergabung dengan PSI.
"Menurut saya secara genealogis Pak Iqbal lebih dekat dengan darah politik Jokowi sebab pernah menjadi pejabat di era Jokowi. Dan akan lebih diterima di PSI oleh jajaran PSI karena sampai saat ini Iqbal masih direpresentasikan mampu memikat pemilih milenial yang jumlahnya cukup besar di NTB," terangnya.
Agus menambahkan, PSI juga membutuhkan figur yang telah memiliki pengalaman dan kematangan politik. Status Iqbal sebagai gubernur aktif dinilai mampu meningkatkan daya tarik partai tersebut, khususnya di NTB.
"Jadi daya pikat Iqbal di PSI tentu lebih menarik dibandingkan Demokrat," katanya.
Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa bergabung dengan PSI juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah rekam jejak PSI yang belum berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam beberapa pemilu terakhir.
"Namun jika UU Pilkada nanti menyatakan semua partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah maka ini menguntungkan bagi Iqbal," tegasnya.
Menurut Agus, periode 2026 hingga semester pertama 2027 merupakan fase penting konsolidasi politik bagi para elite nasional maupun daerah. Pada masa tersebut, para tokoh politik akan mulai menyusun strategi, memetakan kekuatan, melakukan kalkulasi politik, hingga menentukan kendaraan politik yang akan dipimpin atau digunakan menghadapi kontestasi berikutnya.
"Mengapa keputusan politik ini penting karena ada dua skenario elit lokal yang harus dilakukan. Pertama skenario pemilihan langsung oleh rakyat seperti pilkada sebelumnya. Kedua skenario pemilihan melalui DPRD. Kedua model pemilihan ini meminta syarat yang sama yaitu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," jelasnya.
Agus juga menilai jalur calon independen memang tetap tersedia apabila sistem pilkada langsung dipertahankan. Namun, berdasarkan pengalaman berbagai pilkada di Indonesia, jalur perseorangan masih menghadapi tantangan besar untuk memenangkan kompetisi elektoral.
Di sisi lain, apabila sistem pemilihan kepala daerah berubah menjadi melalui DPRD, Agus menilai hubungan politik dengan Partai Gerindra tetap perlu dijaga mengingat partai tersebut dinilai memiliki peran besar dalam perjalanan politik Iqbal.
"Saya kira Iqbal dan timnya harus lebih hati-hati dan melakukan kalkulasi yang matang dalam mengambil keputusan politik di tahun-tahun ini hingga tahun 2027," ujarnya.
Pengamat menilai pembahasan mengenai arah politik para kepala daerah mulai mengemuka seiring dimulainya fase konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.
Selain memperkuat struktur organisasi, partai-partai juga diperkirakan mulai melakukan regenerasi kepemimpinan serta mencari figur yang memiliki elektabilitas tinggi di daerah.
Sebagai gubernur yang baru memulai masa kepemimpinannya, setiap langkah politik Lalu Muhamad Iqbal diperkirakan akan menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi konstelasi politik NTB maupun peta koalisi menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang.
Editor: Purnawarman