Warga Pesisir Sekaroh dan Seriwe Hearing ke DPRD Lombok Timur Keluhkan Belum Merata Akses Air Bersih

Sekretaris FITRA NTB, Hamdi Ibnu Ayep mengatakan, "Komitmen dari DPRD dan OPD terkait bisa kami rasakan apabila diwujudkan dalam bentuk program dan anggaran yang respons terhadap isu prioritas masyarakat pesisir terutama pada sektor WASH," kata Hamdi kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Hamdi, salah satu persoalan paling mendesak yang ditemukan adalah kondisi darurat sampah di wilayah pesisir. Banyak warga masih membuang sampah ke kawasan pantai karena keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.

"Temuan utama, darurat sampah di wilayah pesisir yang diakibatkan masyarakat buang sampah di pinggir pantai dan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pembuangan sampah seperti TPS," ujarnya.

Selain sampah, FITRA NTB juga menyoroti ketimpangan akses air bersih bagi masyarakat di Desa Sekaroh dan Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru. Sebagian warga disebut belum memperoleh layanan air minum melalui intervensi Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.

"Ada sebagian masyarakat wilayah pesisir di Desa Sekaroh dan Seriwe yang belum mendapatkan keadilan akan akses layanan air bersih," katanya.

Masalah sanitasi juga menjadi perhatian. Hamdi menyebut masih terdapat masyarakat pesisir yang belum memiliki fasilitas MCK individu yang layak dan aman, serta menghadapi keterbatasan sumber air bersih.

Menjawab persoalan tersebut, Dinas PUPR Lombok Timur menyampaikan rencana perluasan jaringan perpipaan SPAM di Desa Sekaroh dan Desa Seriwe pada 2026. Rencana itu mencakup pembangunan jaringan sepanjang empat kilometer dengan target 209 sambungan rumah (SR).

Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan MCK individu bagi warga di dua desa tersebut dengan sasaran masing-masing 50 kepala keluarga.

FITRA NTB menyatakan akan terus melakukan pengawalan agar rencana tersebut benar-benar terealisasi.

"Kami dari FITRA NTB dan KPPI akan selalu menagih janji misi Bapak Bupati Lombok Timur, bahwa sektor WASH merupakan bagian dari misi strategis yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029," ujar Hamdi.

Anggaran WASH Dinilai Masih Rendah

Selain persoalan layanan dasar di lapangan, FITRA NTB juga mengkritisi rendahnya porsi anggaran untuk sektor air minum, sanitasi, dan kebersihan di APBD Lombok Timur.

Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengungkapkan, anggaran WASH tahun 2026 hanya sekitar Rp23,5 miliar atau sekitar 0,76 persen dari total APBD Lombok Timur yang nilainya lebih dari Rp3 triliun.

"Kalau dulu rata-rata bisa satu persen lebih dari APBD, sekarang tinggal 0,76 persen," kata Ramli dalam Forum Konsolidasi Daerah Jaringan Advokasi Anggaran Lombok Timur.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp9,16 miliar dialokasikan untuk pengelolaan sampah, Rp9 miliar untuk layanan air minum, dan Rp5,3 miliar untuk sektor sanitasi.

FITRA juga menyoroti komposisi belanja daerah yang masih banyak terserap untuk belanja pegawai. Sekitar 42,6 persen APBD Lombok Timur atau kurang lebih Rp1,3 triliun digunakan untuk kebutuhan gaji, tunjangan, dan birokrasi.

"Kalau diibaratkan bangun rumah, hampir separuh uang habis buat ongkos tukang. Sisanya baru beli bahan," ujarnya.

FITRA berharap persoalan WASH tidak hanya berhenti pada rapat, komitmen, dan perencanaan, tetapi segera diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

"Kami berharap lebih cepat, lebih bagus. Realisasinya kalau bisa di APBD Perubahan tahun ini. Secepatnyalah, jangan ditunda, karena ini urusan sosial dasar masyarakat, khususnya di wilayah pesisir," pungkas Hamdi.

Editor : Purnawarman