10 DPC PPP di NTB Kantongi SK dari DPP, Muzihir: Tidak Ada Lagi yang Diperdebatkan

Baca Juga

SK DPP Terbit, Muzihir Tegaskan Kepengurusan DPW PPP NTB Sah dan Final

"Saya juga perintahkan untuk segera musancab kepada seluruh DPC yang sudah menerima SK," katanya.

Penyerahan SK tersebut menjadi tanda berakhirnya salah satu tahapan konsolidasi PPP NTB pasca dinamika internal yang sempat terjadi dalam pelaksanaan Muscab di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur yang sebelumnya sempat menjadi perhatian karena proses musyawarah berjalan cukup alot.

Selain persoalan Muscab, PPP NTB juga sempat menghadapi polemik terkait administrasi kepengurusan yang dipersoalkan mantan Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB periode sebelumnya, Mohammad Akri.

Baca Juga

Sekwil dan Dua DPC Absen, Muswil IX PPP NTB Tetap Sah

Akri sebelumnya mempertanyakan keabsahan administrasi organisasi karena dokumen kepengurusan disebut tidak ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP Taj Yasin.

Menanggapi hal itu, Muzihir menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan menyangkut struktur kepengurusan, melainkan hanya berkaitan dengan tafsir administrasi organisasi.

"Internal kami dalam kepengurusan tidak ada persoalan. Yang hanya dipersoalkan Akri adalah tidak mengakui tanda tangan wakil sekjen," jelasnya.

Baca Juga

Muktamar PPP X Ancol: Suara PPP NTB Pecah Dua Kubu

Ia menyebut mekanisme administrasi partai telah memiliki aturan tersendiri. Menurutnya, dokumen organisasi tetap sah apabila ditandatangani Ketua Umum bersama Wakil Sekretaris Jenderal ketika Sekjen berhalangan.

"Keabsahan kami tertuang dalam AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa tanda tangan bisa dilakukan oleh ketua umum dan wakil sekjen apabila sekjen tidak bisa menandatangani," ungkap Muzihir.

Lebih lanjut, Muzihir menyampaikan bahwa legalitas kepengurusan DPW PPP NTB telah melalui kajian hukum dan organisasi. Ia menyebut terdapat pendapat hukum dari sejumlah ahli yang memperkuat keabsahan kepengurusan saat ini.

"Ketua wilayah juga mencoba mencari keabsahan SK DPW melalui pakar hukum, ada legal opinion dari lembaga hukum dan guru besar hukum. Kami di lembaga ini kondusif," tandasnya.

Dengan selesainya penyerahan SK DPC, PPP NTB kini mengarahkan fokus pada penguatan struktur organisasi hingga akar rumput sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik nasional maupun daerah.

Editor : Purnawarman