NTB Gunakan Sistem Daging Kurban Kalengan, Distribusi Bisa Jangkau Daerah Terpencil

LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan inovasi baru dalam penyaluran hewan kurban pada Iduladha 2026.

Selain dibagikan dalam bentuk daging segar, sebagian hewan kurban tahun ini akan diolah menjadi daging kalengan siap saji untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kantong kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

LKPJ APBD NTB 2025, Gubernur Iqbal Diminta Benahi Tata Kelola, SiLPA Rp431M dan Utang Masih Rp152M

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara Pemprov NTB dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) NTB sebagai upaya memperluas distribusi bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Total hewan kurban yang berhasil dihimpun Pemprov NTB tahun ini mencapai 61 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Sementara tambahan dari organisasi perangkat daerah (OPD) bersama BAZNAS NTB terkumpul sebanyak 36 ekor sapi dan 16 ekor kambing.

Ketua BAZNAS NTB, Lalu Muhamad Iqbal Murad, menjelaskan bahwa distribusi hewan kurban dilakukan melalui tiga skema utama. Pertama, disalurkan langsung ke desa-desa dengan kategori kemiskinan ekstrem. Kedua, dibagikan melalui masjid dan organisasi sosial kemasyarakatan. Ketiga, diolah menjadi daging kalengan agar distribusinya lebih luas dan tahan lama.

Baca Juga

Keluarga Pesisir NTB Tercekik Biaya Air Bersih, Desak Perbaikan Anggaran

Menurutnya, metode pengalengan dipilih karena mampu mengatasi kendala distribusi daging segar ke daerah pelosok yang memiliki akses transportasi terbatas. Selain lebih awet, produk kalengan juga dinilai lebih praktis untuk kebutuhan bantuan pangan jangka panjang.

“Dengan cara menjadikan hewan kurban setelah disembelih menjadi daging kalengan siap saji. Insyaallah nanti itu juga bisa kita lakukan banyak orkestrasi kepada daerah-daerah kemiskinan ekstrem di NTB,” kata Iqbal usai Salat Iduladha di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu, 27 Mei 2026.

Ia mengungkapkan, satu ekor sapi rata-rata dapat menghasilkan sekitar 250 kaleng daging matang siap konsumsi. Jika 10 ekor sapi diproses menjadi produk kalengan, maka diperkirakan tersedia sekitar 2.500 kaleng yang dapat dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Baca Juga

Gubernur Iqbal Targetkan NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028 Terbaik Lewat Porprov XII

Sementara dalam pola distribusi konvensional, satu ekor sapi biasanya hanya mampu menjangkau sekitar 100 penerima manfaat dalam bentuk daging segar. Karena itu, sistem pengalengan dianggap lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit.

Untuk mendukung program tersebut, BAZNAS NTB menggandeng jaringan BAZNAS di Pulau Jawa yang telah berpengalaman dalam pengolahan daging kurban menjadi makanan siap saji.

“Koordinasi dengan BAZNAS Jawa Tengah yang sudah berjalan sistem distribusi daging kalengan dinilai efektif untuk penyebaran ke seluruh wilayah, dengan jangka waktu yang relatif lebih panjang dalam mendukung orkestrasi program BAZNAS,” ujarnya.

Baca Juga

NTB Ngaku Investasi Serap 6.614 Tenaga Kerja dan Terbitkan 3 Izin IPR, Ormas Kobar Desak Data Dibuka

Distribusi daging kurban kalengan diperkirakan mulai dilakukan sekitar satu bulan setelah proses penyembelihan hewan kurban selesai.

Jumlah kaleng yang diterima masyarakat nantinya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan wilayah sasaran distribusi.

Program ini menjadi salah satu inovasi distribusi kurban pertama di NTB yang mengadopsi sistem pangan siap saji berbasis pengalengan. Selain meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rentan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengurangi risiko pemborosan daging akibat keterbatasan penyimpanan di daerah terpencil.

Baca Juga

NTB Selangkah Lagi Jadi Tuan Rumah Muktamar NU, Verifikasi Faktual Resmi Dimulai Tinjau Tiga Lokasi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sejumlah wilayah di NTB masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, terutama di kawasan pedesaan dan daerah dengan akses infrastruktur terbatas. Karena itu, program distribusi daging kurban kalengan diharapkan dapat menjadi solusi bantuan pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Editor : Purnawarman