SPPG Overload di NTB, BGN Setop Sementara Pembangunan Dapur MBG

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sementara waktu dihentikan. Keputusan ini diambil setelah jumlah fasilitas yang tersedia dinilai telah melampaui kebutuhan berdasarkan data penerima manfaat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB Fathul Gani menjelaskan bahwa saat ini terdapat 732 unit SPPG yang telah beroperasi di wilayah NTB. Jika setiap dapur MBG mampu melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat, maka total kapasitas layanan sudah mencapai lebih dari dua juta orang.

Sementara itu, data penerima manfaat program MBG di NTB diperkirakan berada pada angka sekitar 1,9 juta orang.

“Sekarang 732 SPPG yang beroperasi, kita kalikan dengan sasaran rata-rata 3 ribu itu sudah hampir 2,1 juta penerima manfaat, padahal kita penerima manfaatnya kisarannya 1,9 juta,” ujarnya saat ditemui pada Jumat (13/3/2026).

Karena kapasitas layanan sudah melampaui target penerima, pemerintah daerah memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan SPPG baru di wilayah NTB.

“Melampaui batas sasarannya. Overload, sudah ditutup pembangunan SPPG di NTB,” katanya.

Penerima Manfaat Akan Diperluas ke Lansia

Fathul yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda NTB menyebutkan bahwa kelebihan kapasitas tersebut justru membuka peluang untuk memperluas sasaran program MBG.

Salah satu kelompok yang diprioritaskan ke depan adalah lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus terkait pemenuhan gizi.

“Karena dia lebih maka sasarannya ke lansia. Sehingga yang perlu kita sasar adalah lansia tadi,” ungkapnya.

Selain itu, proses pendataan penerima manfaat baru di NTB juga dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Masih Ada 75 SPPG dalam Tahap Penyelesaian

Di tengah penghentian pembangunan baru, Satgas MBG mencatat masih terdapat sekitar 75 unit SPPG yang saat ini berada dalam tahap penyelesaian konstruksi. Namun fasilitas tersebut belum akan langsung menjalankan program MBG hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi layanan.

“Penerima manfaat sekarang sudah distop untuk wilayah NTB. Tadi kan ada sisa yang belum beroperasi ada 75 itu, itu tinggal finishing. Tidak eksekusi. Sudah tercover sebenarnya, nanti kita cek daerah tiga T nya,” katanya.

Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akan menjadi fokus evaluasi berikutnya untuk memastikan distribusi layanan gizi merata di seluruh daerah NTB.

Pengawasan Kualitas Menu Diperketat

Selain soal jumlah fasilitas, Satgas MBG juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Fathul menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan berbagai organisasi.

“Jadi sekarang semua bisa mengawasi, masyarakat, instansi pemerintah daerah, ormas. Sehingga kita tekankan bahwa menu jangan sekali-kali dikurangi, baik kuantitas maupun kualitasnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah mengeluarkan kebijakan terkait transparansi anggaran dalam penyediaan makanan MBG.

“Sesuai dengan harga yang tertera. Makanya BGN mengeluarkan aturan transparansi itu dalam bentuk mencantumkan harga,” tandasnya.

Program MBG Jadi Strategi Nasional Perbaikan Gizi

Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini tidak hanya bertujuan menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat serta mendukung produktivitas generasi muda.

Di NTB sendiri, program ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan masalah gizi, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan 3T.

Dengan kapasitas dapur MBG yang sudah melampaui target, pemerintah kini fokus pada optimalisasi distribusi layanan, pengawasan kualitas makanan, serta perluasan penerima manfaat agar program ini memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Editor : Purnawarman