Lalu Hadrian Tegaskan Pendidikan NTB Tak Boleh Dikelola Setengah Hati, Tegaskan Mandatori 20 Persen

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPR RI Dapil NTB II, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Politisi yang juga menjabat Ketua DPW PKB NTB periode 2026–2031 itu mengingatkan agar pengelolaan pendidikan tidak dilakukan secara setengah hati.

Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi, Lalu Hadrian menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama kemajuan daerah.

Baca Juga

PKB NTB Siap Aklamasi? Kandidat Ketua DPW Mengerucut Satu Nama

“Untuk memiliki SDM yang tangguh dan unggul, perhatian serius pada pendidikan mutlak diperlukan. Pemerintah pusat sudah memberikan dukungan melalui revitalisasi sekolah dan beasiswa. Sekarang, etika pemerintah daerah diperlukan untuk menindaklanjuti bantuan tersebut serta mengalokasikan APBD sesuai mandatori 20 persen untuk pendidikan,” tegasnya, Kamis (5/3/2026).

Alokasi 20 Persen APBD Harus Tepat Sasaran

Ia menjelaskan bahwa ketentuan pengalokasian minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, menurutnya, pemenuhan angka tersebut belum cukup jika tidak disertai perencanaan yang terarah.

“APBD NTB misalnya sebesar Rp6,3 triliun, seharusnya 20 persen dialokasikan untuk pendidikan. Tapi penting diperhatikan fokus penggunaannya. Apakah untuk peningkatan mutu, revitalisasi, atau hal lain. Contohnya, di Kalimantan Timur, APBD digunakan untuk beasiswa tambahan di luar PIP. Di Sulawesi Tengah, sekolah dan kuliah gratis. Itu contoh daerah yang benar-benar konsen pada pendidikan,” jelasnya.

Editor : Purnawarman