Lalu Hadrian Tegaskan Pendidikan NTB Tak Boleh Dikelola Setengah Hati, Tegaskan Mandatori 20 Persen
Ia menambahkan, sejak dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB beberapa tahun lalu, alokasi 20 persen untuk pendidikan telah terpenuhi secara nominal. Namun, efektivitas penggunaan anggaran menjadi catatan penting.
Terkait program beasiswa luar negeri yang pernah dijalankan Pemprov NTB, Lalu Hadrian menilai program tersebut tetap memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda NTB di tingkat global.
“Banyak kampus luar negeri yang menawarkan beasiswa, sehingga program ini bisa menjadi tambahan, tetapi harus efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Menurutnya, keberlanjutan program beasiswa harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, proyeksi kebutuhan tenaga ahli di NTB, serta komitmen penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di daerah.
Secara terpisah, Lalu Muhamad Iqbal selaku Gubernur NTB dikonfirmasi terkait realisasi anggaran pendidikan dalam APBD 2026. Pertanyaan yang diajukan mencakup optimalisasi mandatori 20 persen serta prioritas program pendidikan tahun berjalan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Gubernur NTB.
Sebagai informasi tambahan, NTB masih menghadapi sejumlah tantangan pendidikan, mulai dari disparitas kualitas sekolah antarwilayah, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, hingga akses pendidikan tinggi di daerah terpencil.
Digitalisasi sekolah, penguatan SMK berbasis industri, serta pengembangan riset daerah juga menjadi isu strategis yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.
Dengan posisi Lalu Hadrian di Komisi X DPR RI, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di NTB, sehingga mampu mencetak SDM unggul yang berdaya saing nasional maupun internasional.
Editor : Purnawarman