Lalu Hadrian Tegaskan Pendidikan NTB Tak Boleh Dikelola Setengah Hati, Tegaskan Mandatori 20 Persen

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPR RI Dapil NTB II, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Politisi yang juga menjabat Ketua DPW PKB NTB periode 2026–2031 itu mengingatkan agar pengelolaan pendidikan tidak dilakukan secara setengah hati.

Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi, Lalu Hadrian menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama kemajuan daerah.

Baca Juga

PKB NTB Siap Aklamasi? Kandidat Ketua DPW Mengerucut Satu Nama

“Untuk memiliki SDM yang tangguh dan unggul, perhatian serius pada pendidikan mutlak diperlukan. Pemerintah pusat sudah memberikan dukungan melalui revitalisasi sekolah dan beasiswa. Sekarang, etika pemerintah daerah diperlukan untuk menindaklanjuti bantuan tersebut serta mengalokasikan APBD sesuai mandatori 20 persen untuk pendidikan,” tegasnya, Kamis (5/3/2026).

Alokasi 20 Persen APBD Harus Tepat Sasaran

Ia menjelaskan bahwa ketentuan pengalokasian minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, menurutnya, pemenuhan angka tersebut belum cukup jika tidak disertai perencanaan yang terarah.

“APBD NTB misalnya sebesar Rp6,3 triliun, seharusnya 20 persen dialokasikan untuk pendidikan. Tapi penting diperhatikan fokus penggunaannya. Apakah untuk peningkatan mutu, revitalisasi, atau hal lain. Contohnya, di Kalimantan Timur, APBD digunakan untuk beasiswa tambahan di luar PIP. Di Sulawesi Tengah, sekolah dan kuliah gratis. Itu contoh daerah yang benar-benar konsen pada pendidikan,” jelasnya.

Baca Juga

Komisi X DPR RI Dukung NTB Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Ia menambahkan, sejak dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB beberapa tahun lalu, alokasi 20 persen untuk pendidikan telah terpenuhi secara nominal. Namun, efektivitas penggunaan anggaran menjadi catatan penting.

Beasiswa Luar Negeri Perlu Dilanjutkan Secara Selektif

Terkait program beasiswa luar negeri yang pernah dijalankan Pemprov NTB, Lalu Hadrian menilai program tersebut tetap memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda NTB di tingkat global.

“Banyak kampus luar negeri yang menawarkan beasiswa, sehingga program ini bisa menjadi tambahan, tetapi harus efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Baca Juga

Komisi X DPR Tolak Penghapusan Jurusan SMA, Putusan Final Diumumkan 2 Mei

Menurutnya, keberlanjutan program beasiswa harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, proyeksi kebutuhan tenaga ahli di NTB, serta komitmen penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di daerah.

Gubernur NTB Belum Beri Tanggapan

Secara terpisah, Lalu Muhamad Iqbal selaku Gubernur NTB dikonfirmasi terkait realisasi anggaran pendidikan dalam APBD 2026. Pertanyaan yang diajukan mencakup optimalisasi mandatori 20 persen serta prioritas program pendidikan tahun berjalan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Gubernur NTB.

Tantangan Pendidikan NTB ke Depan

Baca Juga

Raker Komisi X DPR RI 5 Mei Bahas Nasib PON 2028 di NTB dan NTT

Sebagai informasi tambahan, NTB masih menghadapi sejumlah tantangan pendidikan, mulai dari disparitas kualitas sekolah antarwilayah, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, hingga akses pendidikan tinggi di daerah terpencil.

Digitalisasi sekolah, penguatan SMK berbasis industri, serta pengembangan riset daerah juga menjadi isu strategis yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.

Dengan posisi Lalu Hadrian di Komisi X DPR RI, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di NTB, sehingga mampu mencetak SDM unggul yang berdaya saing nasional maupun internasional.

Editor : Purnawarman