Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk Terkendala Cuaca Ekstrem, Progres Baru 65 Persen Jelang Akhir Tahun

Baca Juga

Rp19 Miliar Dipertaruhkan: Proyek Jalan Lenangguar–Lunyuk di KSB Tertunda Alat Bor Pile

Selain itu, curah hujan tinggi juga menyebabkan longsor berulang di sejumlah titik yang sebelumnya telah ditangani. Beberapa titik bor dan galian yang sudah selesai dikerjakan kembali tertutup material longsoran.

“Lokasi yang sudah kita tangani, baik titik bor maupun galian, sering longsor lagi. Bahkan titik bor yang sudah selesai bisa tertutup kembali berkali-kali,” jelasnya.

Proyek Molor Akibat Revisi dan Musim Hujan

Proyek ini baru bisa dimulai pada September 2025, setelah melalui revisi anggaran, perencanaan ulang, dan proses tender yang memakan waktu cukup lama. Padahal idealnya proyek PUPR dimulai pada pertengahan tahun (sekitar Juni), sehingga memiliki waktu pelaksanaan lebih panjang.

Baca Juga

PUPR NTB Tegur PT AJP, Proyek Jalan Rp19 Miliar di Lenangguar-Lunyuk Diawasi Ketat

“Waktu pelaksanaan hanya 100 hari, padahal normalnya minimal 180 hari,” ujarnya.

Pekerjaan utama saat ini fokus pada penanganan longsor di dua titik paling kritis dengan metode pemasangan bore pile. Pengaspalan baru akan dilakukan setelah dua titik ini ditangani sepenuhnya.

Sementara itu, pekerjaan lainnya berupa patching atau penutupan lubang di sepanjang ruas jalan.

Baca Juga

Nilai Rp19 Miliar, PUPR NTB Diminta Awasi Ketat Proyek Jalan Lenangguar–Lunyuk di Sumbawa

Meski panjang ruas jalan mencapai sekitar 50 kilometer, penanganan difokuskan pada titik-titik rawan longsor. Jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, opsi perpanjangan waktu melalui addendum kontrak akan diajukan dengan alasan force majeure (bencana alam).

“Ada hak untuk mengajukan perpanjangan waktu karena hujan terus, longsor, dan banjir. Ini bukan karena kelalaian kontraktor,” tambah Miftahuddin.

Perpanjangan waktu yang diusulkan dapat mencapai 50 hari, asalkan didukung dengan bukti data cuaca dari BMKG dan laporan teknis lapangan.

Potensi Kekurangan Anggaran

Terkait anggaran, meskipun dialokasikan sebesar Rp19 miliar, pihak PPK mengindikasikan bahwa dana tersebut tidak cukup jika melihat kondisi riil lapangan.

“Kalau melihat kondisi lapangan, mungkin anggaran 19 miliar tidak cukup. Bahkan 30 sampai 50 miliar pun sebenarnya masih kurang karena titik longsornya banyak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi di kawasan selatan Pulau Sumbawa, yang selama ini dikenal dengan akses jalan yang sulit dan rawan bencana alam.

Editor : Purnawarman