8 Ketua Fraksi DPRD NTB Diperiksa Kejati Kasus Dana Siluman: Tak Ada Pencekalan Anggota Dewan

Baca Juga

Kendaraan Dinas Masih Layak, DPRD NTB Pertanyakan Rencana Sewa Mobil Listrik

Sudirsah juga menyebutkan bahwa proses pemeriksaan berlangsung cukup singkat.

"Sekitar 25 menit (diperiksa) sebagai saksi," ungkapnya.

Sementara itu, Kejati NTB menepis kabar bahwa ada upaya pencekalan terhadap para saksi yang diperiksa.

Baca Juga

Perpanjangan Plt Sekda NTB Dikritik, DPRD Desak Gubernur Bentuk Pansel Definitif

"Tidak ada (pencekalan)," terang Efrien.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, juga menegaskan hal serupa.

"Tidak ada silakan mau keluar daerah, sekarang kita sedang kunjungan dalam daerah," jelasnya.

Baca Juga

518 Honorer NTB di Ujung Tanduk, DPRD Tuntut BKD Kejelasan Status ASN PPPK

Kasus dana siluman pokir ini diduga berkaitan dengan penganggaran yang tidak tercatat secara resmi dalam dokumen perencanaan dan APBD.

Pokir DPRD biasanya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, namun dalam sejumlah kasus nasional, skema ini sering disalahgunakan untuk alokasi fiktif.

Kejati NTB diperkirakan akan memanggil lebih banyak pihak, termasuk pejabat eksekutif daerah, untuk menelusuri aliran dana.

Baca Juga

Sekda NTB Tegaskan Pengangkatan Mantan Napi jadi Kadis DPMPTSP Sah, DPRD Siapkan Pemanggilan BKD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut ikut memonitor perkembangan kasus ini meskipun belum membuka penyelidikan resmi.

Pemeriksaan ketua fraksi merupakan tahap lanjutan untuk memperkuat konstruksi hukum sebelum berpotensi menetapkan tersangka baru.

Editor : Purnawarman