KPK Beberkan 51 Persen Kasus Korupsi Berasal dari Pemerintah Daerah

KPK Ungkap 51 Persen Kasus Korupsi Berasal dari Pemerintah Daerah, Fitroh Rohcahyanto: “Biaya Politik Jadi Pemicu”

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa lebih dari separuh kasus korupsi di Indonesia berasal dari lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga

Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Lombok Barat: KPK Panggil Wabup Nurul Adha dan 6 Pejabat Penting!

Menurut data resmi KPK, 51 persen perkara korupsi yang ditangani melibatkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Fitroh dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Fitroh menjelaskan bahwa dari total 1.666 perkara korupsi yang telah ditangani lembaganya, sebanyak 854 di antaranya melibatkan pejabat daerah.

Baca Juga

Breaking News: KPK Geledah Kantor Bupati Lombok Barat, Ruang Kerja Bupati dan LPSE Jadi Sasaran

Ia menilai, fenomena tersebut erat kaitannya dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, yang sering kali mendorong praktik politik transaksional.

Editor: Purnawarman