KPK Beberkan 51 Persen Kasus Korupsi Berasal dari Pemerintah Daerah

KPK Ungkap 51 Persen Kasus Korupsi Berasal dari Pemerintah Daerah, Fitroh Rohcahyanto: “Biaya Politik Jadi Pemicu”

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa lebih dari separuh kasus korupsi di Indonesia berasal dari lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BPR Jepara Artha, Rp254 Miliar Diduga Dipakai Umroh

Menurut data resmi KPK, 51 persen perkara korupsi yang ditangani melibatkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Fitroh dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Fitroh menjelaskan bahwa dari total 1.666 perkara korupsi yang telah ditangani lembaganya, sebanyak 854 di antaranya melibatkan pejabat daerah.

Baca Juga

KPK: 8.400 Jemaah Gagal Berangkat Haji 2024 Akibat Korupsi Kuota

Ia menilai, fenomena tersebut erat kaitannya dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, yang sering kali mendorong praktik politik transaksional.

“Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,” jelas Fitroh.

Menurutnya, banyak kepala daerah yang akhirnya tersandung kasus hukum karena tekanan dari pihak pendukung finansial yang menginginkan balas jasa berupa proyek-proyek strategis di wilayahnya.

Baca Juga

Korupsi Sertifikasi K3, Wamenaker Noel Resmi Jadi Tersangka KPK

Fitroh menegaskan bahwa korupsi selalu berawal dari niat jahat, meskipun sering kali dibungkus dengan alasan kebutuhan politik atau budaya permisif yang berkembang di masyarakat.

Ia menambahkan, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri, integritas moral, dan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

KPK, kata Fitroh, juga mendorong seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan internal, menerapkan transparansi anggaran, serta mengoptimalkan teknologi digital melalui sistem seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit.

Baca Juga

KPK Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati dalam Proyek Kereta Api

Selain integritas, Fitroh menilai bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” tegasnya.

Sebagai tambahan, Fitroh menyebut bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, bimbingan teknis untuk pejabat publik, dan kerja sama dengan lembaga daerah agar tercipta budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Baca Juga

KPK Periksa Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024: Yaqut dan Bos Travel Maktour Dicegah Keluar Negeri

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Dua orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Dani M. Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur Riau.

Kasus tersebut menambah panjang daftar pejabat daerah yang terjerat hukum karena praktik korupsi, sekaligus memperkuat peringatan bahwa reformasi birokrasi dan integritas politik di daerah masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Dalam konteks reformasi tata kelola daerah, KPK kini tengah memperkuat penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) — sebuah sistem digital untuk memantau kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan pencegahan korupsi. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka korupsi di level lokal.

Selain itu, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan mutasi jabatan ASN agar lebih berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik.

Editor : Purnawarman