Ini Kata Anggota DPRD Lalu Muhibban Soal Keributan dengan Debt Collector yang Merampas Mobil Warga

Baca Juga

Heboh! Mantan Anggota DPRD NTB Laporkan Gubernur Lalu Iqbal ke Kejati Soal Dana BTT Rp500 Miliar

“Dia (Kahfi) juga bertanya kepada saya, siapa kamu, duduk kamu (dengan nada suara tinggi),” tutur anggota DPRD NTB Dapil 8 Lombok Tengah ini.

Ia menambahkan, kedatangannya semata-mata untuk mencari solusi damai.

“Kedatangan kami adalah untuk negosiasi secara baik-baik,” ujarnya menegaskan.

Kericuhan Tak Terhindarkan

Baca Juga

DPRD NTB Dorong Kesejahteraan Ojek, Mulai dari SIM Hingga BPJS di Dompu

Sikap kasar yang ditunjukkan oleh oknum debt collector tersebut memicu ketegangan hingga terjadi adu mulut dan dorong-mendorong. Lalu Muhibban mengaku tidak bisa diam melihat warga diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Cuman ini nurani yang bergerak karena adanya kekerasan yang dilakukan oknum debt collector, dan kami sebagai masyarakat tentu kami tidak bisa tinggal diam,” ucapnya.

Terkait beredarnya isu bahwa dalam insiden itu terdapat senjata tajam (sajam), Lalu Muhibban membantah terlibat. “Tiba-tiba ada rombongan datang dari luar, jadi saya melerai mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Minta Polisi Tindak Tegas Debt Collector

Baca Juga

Kejati NTB Terima Dua Legislator ‘Tobat’, Terkait Skandal Pokir 2025

Lalu Muhibban berharap pihak kepolisian, khususnya Polres Lombok Tengah, segera menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menilai praktik penarikan kendaraan dengan kekerasan sudah sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat.

“Harapan kami sebagai masyarakat, Kapolres Loteng agar menindaklanjuti kegiatan premanisme yang dilakukan oleh debt collector itu,” tegasnya.

Menurut aturan, debt collector tidak memiliki kewenangan melakukan penarikan paksa tanpa surat resmi dari leasing atau putusan pengadilan. Jika melanggar, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perampasan dan tindak pidana kekerasan sesuai KUHP Pasal 368.

Baca Juga

Anggota DPRD NTB dari PDIP Tetap Dilarang Ikut Kunker ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Polisi diminta untuk memperketat pengawasan dan memastikan setiap proses penagihan kredit kendaraan bermotor dilakukan sesuai hukum dan hak konsumen.

Editor : Purnawarman