Unram Bantah Intervensi: Sanksi Etik Tidak Terkait Pemilihan Rektor 2025

“Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan melalui proses yang cukup panjang, mulai dari temuan SPI hingga dibentuk Majelis Etik,” paparnya.

Proses Etik Tak Ada Kaitannya dengan Pilrek

Khairul juga menegaskan bahwa keputusan etik tersebut tidak berhubungan dengan pemilihan rektor.

Baca Juga

Telusuri Keaslian Gelar Rismon Sianipar, Dokter Tifa Bakal Datangi Universitas Mataram Temui Rektor

“Berdasarkan rekomendasi Majelis Etik, rektor menjatuhkan sanksi etik, dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan Rektor,” lanjutnya.

Pernyataan Pihak Prof. Hamsu: Dugaan Penjegalan

Kasus ini mencuat setelah kuasa hukum Prof. Hamsu, Dr. Ainuddin, menyatakan adanya upaya sistematis untuk menghambat kliennya maju dalam Pilrek 2025.

“Kami melihat ada indikasi upaya penjegalan oleh rektor terhadap Prof. Hamsu,” tegas Ainuddin.

Baca Juga

Hotman Paris Soroti Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unram di Pantai Nipah Lombok, Bawa ke DPR RI

Ia menyebut bahwa nama Prof. Hamsu dicoret dari daftar Senat tanpa pemberitahuan resmi. SK etik disebut muncul mendadak, ditandatangani 3 Oktober dan baru diterima 15 Oktober.

“Tanpa ada berita acara penolakan, tiba-tiba nama klien kami hilang,” tambahnya.

Langkah Hukum dan Pengaduan

Pihak Prof. Hamsu telah mengajukan keberatan ke Ombudsman RI dan berencana melapor ke Kemendikbudristek terkait dugaan pelanggaran administrasi.

Baca Juga

Oknum Tuan Guru di Lombok Tengah Diduga Paksa Santriwati Sumpah Nyatoq, BKBH Unram Turun Tangan

“Kami menolak segala bentuk ketidakadilan. Kami menuntut asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum ditegakkan,” tegas Ainuddin.

Pilrek Unram 2025 dijadwalkan berlangsung akhir Oktober, didominasi dukungan kuat dari Fakultas Kedokteran dan alumni.

Sejumlah organisasi mahasiswa ikut memantau proses Pilrek sebagai bentuk kontrol publik terhadap demokrasi kampus.

Editor: Purnawarman