SK Kubu Mardiono Disahkan Menkum, Ketua DPW PPP NTB Muzihir: Saya Plong, Tindak Kader Membelot

“Saya akan melakukan pembinaan. Kalau tidak bisa, ya kita binasakan. Semua tetap bersama kita. Ada sebagian yang kiri kanan, tidak istiqomah. Padahal sudah deklarasi bermaterai tapi masih berkhianat,” tegasnya.

Muzihir mengaku kecewa terhadap langkah yang diambil sekretarisnya. Menurutnya, seharusnya seluruh pengurus kompak dalam mengawal keputusan DPP.

“Kita lihat bagaimana orangnya. Dirangkul ditendang, termasuk sekretaris wilayah. Bukan tidak mendukung, tapi malah mengomandoi mengajak (kader lain). Hanya sendiri (Akri),” tandasnya.

Menunggu Juklak Muswil PPP NTB

Lebih lanjut, Muzihir menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juklak-juknis) pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP NTB dari DPP. “Pasti ada petunjuk juklak-juknis seperti apa Muswil. SK ini sudah terbit,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya kemungkinan kubu Agus melakukan langkah hukum dengan menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Namun, Muzihir optimistis dinamika tersebut tidak akan mempengaruhi soliditas partai di bawah kepemimpinan Mardiono.

“Kubunya Agus kemungkinan menggugat ke PTUN. Tapi ini bukan lagi zaman Jokowi, sekarang Prabowo tidak mungkin menggantung. Saya akan mengundang DPC agar jangan lagi ada manuver merusak,” tegasnya.

Menurutnya, jalan rekonsiliasi tetap akan ditempuh. Namun setelah itu, proses pembinaan bagi kader yang dianggap menyimpang akan dilakukan.

SK kepengurusan Mardiono 2025–2030 ini dianggap penting untuk memperkuat konsolidasi partai jelang Pilkada serentak di NTB.

PPP NTB di bawah kepemimpinan Muzihir sebelumnya mencatatkan raihan kursi DPRD provinsi dan kabupaten yang cukup stabil meski di tengah dinamika politik internal.

Editor : Purnawarman