Sekda NTB Tegaskan Pengangkatan Mantan Napi jadi Kadis DPMPTSP Sah, DPRD Siapkan Pemanggilan BKD

Baca Juga

Reperda Sumbangan Pendidikan NTB, Pemprov Nilai Pendanaan Pendidikan Tak Bisa Andalkan APBD Saja

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berhati-hati agar isu ini terang benderang setelah klarifikasi resmi dengan BKD dilakukan. "Semua akan terang saat komisi melakukan klarifikasi," ujarnya singkat.

Isu Transparansi dan Tata Kelola ASN

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut aspek transparansi pengisian jabatan ASN strategis di NTB. Sejumlah pihak menilai pemerintah harus konsisten dengan prinsip clean government agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam birokrasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mataram, misalnya, menyebut bahwa klarifikasi terbuka antara DPRD, BKD, dan pemerintah provinsi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga

Abul Chair Dorong ASN NTB Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Kaku

Selain itu, kasus ini juga mengingatkan pada aturan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, di mana setiap pejabat publik harus memenuhi syarat integritas serta bebas dari permasalahan hukum yang mengikat.

Editor: Purnawarman