Ketua DPRD NTB Bantah Tahu Soal Laporan "Dana Siluman" Pokir 2025 ke Kejaksaan Agung

Baca Juga

Ketua DPRD NTB Tanggapi Pembakaran Gedung Dewan, Imbau Masyarakat Hindari Aksi Anarkis

“Iya benar, yang bersangkutan sudah diperiksa penyidik (Kejati NTB),” ujarnya.

Pemeriksaan Isvie diduga berkaitan dengan laporan masyarakat yang meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya “dana siluman” dalam APBD Perubahan NTB 2025 pada pos Pokok Pikiran DPRD.

Laporan Masyarakat Sudah Masuk ke Kejagung

Sebelumnya, seorang warga NTB yang enggan disebutkan namanya mengirimkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung RI pada 12 Agustus 2025. Laporan tersebut berisi permohonan pengawasan dan pengamanan kasus dana siluman yang saat ini ditangani Kejati NTB.

Baca Juga

Bantah Dugaan Bagi-bagi Uang Pokir DPRD NTB, Isvie: Jangan Dibawa ke Jakarta, Selesaikan di Sini Aja

Dalam tanda terima laporan yang diterima oleh petugas bernama Herman, pelapor meminta agar kasus ini tidak berhenti di daerah dan bisa diproses secara tuntas hingga ke pusat.

Dana siluman merujuk pada anggaran yang muncul dalam dokumen resmi tanpa melalui pembahasan atau persetujuan sesuai prosedur.

Kasus “dana siluman” Pokir sering menjadi sorotan publik karena rawan disalahgunakan.

Baca Juga

Fokus Solusi, DPRD NTB Minta Tak Ada Lagi Saling Tuduh Soal Banjir di Kota Mataram

DPRD NTB pernah diterpa isu serupa pada tahun-tahun sebelumnya, namun banyak yang berakhir tanpa putusan hukum.

Masyarakat sipil dan LSM di NTB mendesak agar Kejagung dan KPK turun tangan demi memastikan proses penyelidikan berjalan transparan.

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD seharusnya menjadi usulan pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Editor : Purnawarman