Tito Karnavian Minta Relaksasi Ekspor Konsentrat PT AMMAN, Ekonomi NTB Butuh Napas

Senada dengan itu, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga telah mengirimkan surat aspirasi melalui Komisi XII DPR RI pada 2 Juli 2025, mendesak agar Kementerian ESDM memberikan izin ekspor sementara kepada AMNT. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menyebutkan bahwa 80 persen pendapatan daerah KSB berasal dari sektor tambang.
Tak hanya itu, potensi dampak sosial pun mengkhawatirkan. Sekitar 40 persen tenaga kerja lokal bisa terkena PHK jika aktivitas tambang terhenti akibat penghentian ekspor. Belum lagi, PAD tahun 2026 terancam menurun drastis karena hilangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan lemahnya perputaran ekonomi di sektor UMKM.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan terpisah, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengusulkan relaksasi ekspor konsentrat dengan batasan jumlah dan waktu tertentu sebagai strategi mendorong pemulihan ekonomi regional.
Pengamat pertambangan nasional, Ferdy Hasiman, menekankan bahwa meskipun hilirisasi adalah cita-cita besar pemerintah, tetap diperlukan fleksibilitas kebijakan di tengah kondisi darurat ekonomi daerah.
“Desakan publik harus diprioritaskan ketimbang mempertahankan regulasi yang kaku. Pemerintah pusat harus bijak, sebab perlambatan ekonomi di NTB akan berdampak secara agregat pada pertumbuhan nasional,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan penurunan drastis sebesar 30,14 persen akibat penghentian ekspor. Padahal sektor ini menyumbang lebih dari 20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Smelter AMMAN di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, diproyeksikan selesai pada awal 2026 dan ditargetkan mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun.
Tenaga kerja AMMAN yang berasal dari lokal NTB mencapai lebih dari 6.000 orang, termasuk pekerja tidak langsung dan vendor lokal.
Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan skema dukungan bagi UMKM terdampak lewat program pinjaman modal tanpa bunga dan pelatihan diversifikasi usaha.
Ekspor konsentrat sebelum dihentikan pada akhir 2023 menyumbang triliunan rupiah untuk penerimaan ekspor nasional serta devisa negara.
Relaksasi ekspor konsentrat untuk AMMAN bukan semata-mata soal perizinan teknis, tetapi menyangkut nasib ribuan pekerja, keberlangsungan ekonomi lokal, serta stabilitas fiskal daerah.
Pemerintah pusat kini dituntut untuk mengambil keputusan yang progresif namun tetap strategis, guna menjaga keseimbangan antara agenda hilirisasi dan kondisi riil ekonomi daerah.
Editor : Purnawarman