Tito Karnavian Minta Relaksasi Ekspor Konsentrat PT AMMAN, Ekonomi NTB Butuh Napas

JAKARTA, iNewsLombok.id - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara resmi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memberikan relaksasi ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Nusa Tenggara Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 7 Juli 2025, di Jakarta.

Langkah ini diambil menyusul kontraksi ekonomi NTB sebesar 1,47 persen pada Kuartal I tahun 2025, berbeda tajam dari periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan 4,75 persen. NTB menjadi salah satu dari dua provinsi yang mengalami kontraksi, bersama Papua Tengah.

“Saya sudah ke sana, diskusi langsung dengan Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Masalahnya adalah tambang AMMAN di Sumbawa Barat tidak bisa ekspor karena masih menunggu pembangunan smelter yang diperkirakan selesai enam bulan lagi,” ujar Tito.

Menurut Tito, karena ekspor dihentikan sementara sesuai kebijakan hilirisasi nasional, kegiatan produksi AMMAN melemah, berdampak besar terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan lokal.

“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM. Apakah mungkin dilakukan relaksasi sementara agar konsentrat bisa diekspor atau dijual ke smelter lain?” katanya.

DPRD Sumbawa Barat Suarakan Aspirasi

Senada dengan itu, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga telah mengirimkan surat aspirasi melalui Komisi XII DPR RI pada 2 Juli 2025, mendesak agar Kementerian ESDM memberikan izin ekspor sementara kepada AMNT. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menyebutkan bahwa 80 persen pendapatan daerah KSB berasal dari sektor tambang.

Tak hanya itu, potensi dampak sosial pun mengkhawatirkan. Sekitar 40 persen tenaga kerja lokal bisa terkena PHK jika aktivitas tambang terhenti akibat penghentian ekspor. Belum lagi, PAD tahun 2026 terancam menurun drastis karena hilangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan lemahnya perputaran ekonomi di sektor UMKM.

Gubernur NTB Dukung Relaksasi Sementara

Baca Juga

NTB Tembus 2 Besar Nasional Kinerja Fiskal 2025, Ekonom Minta Percepatan Belanja Daerah

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan terpisah, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengusulkan relaksasi ekspor konsentrat dengan batasan jumlah dan waktu tertentu sebagai strategi mendorong pemulihan ekonomi regional.

Pengamat Minta Pemerintah Pusat Lebih Adaptif

Pengamat pertambangan nasional, Ferdy Hasiman, menekankan bahwa meskipun hilirisasi adalah cita-cita besar pemerintah, tetap diperlukan fleksibilitas kebijakan di tengah kondisi darurat ekonomi daerah.

“Desakan publik harus diprioritaskan ketimbang mempertahankan regulasi yang kaku. Pemerintah pusat harus bijak, sebab perlambatan ekonomi di NTB akan berdampak secara agregat pada pertumbuhan nasional,” ungkapnya.

Data BPS NTB: Tambang Jadi Biang Kontraksi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan penurunan drastis sebesar 30,14 persen akibat penghentian ekspor. Padahal sektor ini menyumbang lebih dari 20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Smelter AMMAN di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, diproyeksikan selesai pada awal 2026 dan ditargetkan mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun.
Tenaga kerja AMMAN yang berasal dari lokal NTB mencapai lebih dari 6.000 orang, termasuk pekerja tidak langsung dan vendor lokal.

Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan skema dukungan bagi UMKM terdampak lewat program pinjaman modal tanpa bunga dan pelatihan diversifikasi usaha.

Ekspor konsentrat sebelum dihentikan pada akhir 2023 menyumbang triliunan rupiah untuk penerimaan ekspor nasional serta devisa negara.

Relaksasi ekspor konsentrat untuk AMMAN bukan semata-mata soal perizinan teknis, tetapi menyangkut nasib ribuan pekerja, keberlangsungan ekonomi lokal, serta stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah pusat kini dituntut untuk mengambil keputusan yang progresif namun tetap strategis, guna menjaga keseimbangan antara agenda hilirisasi dan kondisi riil ekonomi daerah.

Editor : Purnawarman