Kebijakan Fiskal dan Pengentasan Kemiskinan di NTB

Edo Segara Gustanto
Akademisi dan Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara
 
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, capaian fiskal Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat apresiasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan data Kemendagri per pertengahan 2025, NTB menempati posisi kedua secara nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Hingga Juni 2025, realisasi pendapatan daerah NTB tercatat mencapai 55,87 persen, sedangkan belanja daerah mencapai 40,91 persen—angka yang mengungguli banyak provinsi besar lainnya.
 
Capaian ini bukan sekadar pencapaian administratif. Ia mencerminkan kedisiplinan fiskal, profesionalisme birokrasi, serta efektivitas koordinasi antarsektor dalam pengelolaan APBD.

Ketika sejumlah provinsi lain masih tertahan pada serapan anggaran di bawah 40 persen, NTB menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah bisa dilakukan secara efisien dan progresif, bahkan di tengah keterbatasan fiskal.

Ini memperkuat posisi NTB sebagai provinsi yang tengah berbenah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.

Editor : Purnawarman