DPRD Minta Gubernur Iqbal Segera Usulkan Pj Sekda NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pelita Putra, meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengusulkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pasca pelantikan HL Gita Aryadi ke jabatan fungsional sebagai Dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Kami berharap dapat diusulkan Pj Sekda secepatnya, sehingga pekerjaan-pekerjaan penting dapat segera ditangani dengan baik,” tegas Pelita, Kamis (26/6/2025).
Pelita menyatakan kekosongan jabatan Sekda berpotensi menghambat koordinasi pemerintahan serta berdampak pada lambannya pengambilan kebijakan, terutama terkait sektor ekonomi.
“Karena bagaimanapun juga, ada pengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi NTB. Hal itu bisa kita lihat dari laporan atas pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi -1,74 persen akibat belum dimulainya banyak kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Pelita juga menyampaikan kepercayaan penuh kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur definitif, untuk menentukan sosok Pj Sekda yang dianggap layak dan memiliki kapabilitas.
“Siapa pun Pj-nya, kita percaya Gubernur Lalu Iqbal akan menempatkan orang yang punya kapasitas mumpuni, sehingga dapat membantu tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambah Pelita.
Ia menekankan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi strategis sebagai motor penggerak birokrasi. Oleh karena itu, kekosongan jabatan ini harus segera diisi agar tidak berdampak pada percepatan program pembangunan daerah.
Selain desakan terhadap pengusulan Pj, Pelita juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada HL Gita Aryadi atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Sekda NTB.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada HL Gita Aryadi yang telah membersamai kami di Udayana dengan segala dinamikanya. Semoga di tempat baru beliau diberikan kekuatan, kesehatan, dan keafiatan dalam mengemban tugas yang dipercayakan,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis daerah, termasuk koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kekosongan jabatan ini tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan, tetapi juga menghambat realisasi program prioritas, terutama dalam percepatan belanja APBD dan pengentasan kemiskinan.
Sejumlah kalangan birokrasi NTB juga mulai menyuarakan pentingnya Pj Sekda untuk mencegah stagnasi administrasi pemerintahan, khususnya menjelang semester kedua tahun anggaran 2025.
Editor : Purnawarman