Pengamat Kritik Masuknya Timses Jadi Calon Komisaris Bank NTB Syariah: Batalkan Saja Meritokrasi

Namun demikian, Alfi juga mengakui bahwa tim sukses memiliki peran penting dalam kemenangan politik. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan di luar sistem pemerintahan formal bisa menjadi solusi terbaik.

Baca Juga

Mantan Ketua Timses Iqbal-Dinda Masuk 10 Besar Komisaris Bank NTB Syariah, Ini Kata Tim Transisi

“Timses juga patut diperhatikan karena saham politiknya besar bagi kemenangan Ikbal-Dinda. Mereka juga harus diurus dengan model dan konsep pemberdayaan. Timses harus berada di luar sistem,” jelas Alfi.

Risiko Akomodasi Politik dalam Dunia Perbankan

Alfi memperingatkan bahwa akomodasi kepentingan politik dalam rekrutmen jabatan publik dan keuangan bisa kembali menghidupkan pola patrimonialisme sebagaimana yang pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya.

“Akomodasi kepentingan politik dengan menginsersi timses dalam birokrasi dan jabatan strategis di perbankan akan memicu risiko patrimonialistik. Ini terjadi di era kekuasaan sebelumnya, Bank NTB Syariah jadi bancakan pejabat,” jelasnya.

Baca Juga

Pemprov Tanggapi Kritik DPRD soal Kontroversi Komisaris Bank NTB Syariah: ASN Aktif Sesuai Regulasi!

Ia menambahkan, praktik tersebut berdampak pada memburuknya tata kelola bank, termasuk maraknya kredit macet dan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan.

Jalan Tengah Pemerintah NTB

Dalam berbagai diskusi publik terbaru, sejumlah pakar merekomendasikan agar pemerintah NTB:

Membentuk Dewan Pemberdayaan Timses di luar sistem birokrasi.

Meningkatkan transparansi rekrutmen BUMD melalui publikasi skor dan kriteria seleksi.

Menegakkan larangan konflik kepentingan melalui pakta integritas bagi semua kandidat jabatan publik.

Pendekatan ini dianggap mampu menjaga keseimbangan antara menghormati kontribusi politik dan menjaga integritas birokrasi berbasis meritokrasi.

Editor: Purnawarman