Akhir Tahun 2025, Pengamat Kebijakan Sampaikan 3 PR Besar Pemprov NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Alfisahrin menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelang akhir tahun 2025.

Dia menyoroti tiga isu utama yang dinilai krusial, yakni reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB ke depan.

Baca Juga

Akademisi dan Aktivis Kompak Tolak Sewa Mobil Listrik Rp8 Miliar Pemprov NTB

“Saran penutup akhir tahun saya, pertama tuntaskan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi yang sudah dicanangkan,” ujar Alfisahrin, Rabu (31/12/2025).

Reformasi Birokrasi Dinilai Belum Menunjukkan Progres Signifikan

Menurut Alfisahrin, meskipun pemerintahan Gubernur NTB telah berjalan hampir satu tahun, publik masih belum melihat capaian konkret yang benar-benar terasa di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, dan peternakan.

“Setahun sudah menjabat belum banyak progres dan kemajuan yang dicapai, publik masih meraba dan menerka apa fundamen kebijakan yang telah progres mencapai target di sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan peternakan,” ucapnya.

Baca Juga

Bantah Isu 500 Miliar BTT, Pemprov NTB Ungkap Fakta Sebenarnya

Dia juga menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Sumbawa. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan jagung disebut masih terus terjadi tanpa kebijakan mitigasi yang menyeluruh.

Editor : Purnawarman