Alfisyahrin: Meritokrasi Gubernur NTB Iqbal Hanya Jalan di 40 Persen Kebijakan

Menurutnya, konfigurasi kekuasaan seringkali dikendalikan oleh aktor-aktor di belakang layar.

“Meritokrasi jadi sebatas teori. Tetapi di belakang panggung, tetap ada ruang akomodasi kepentingan,” jelasnya.

Alfisyahrin menyebut bahwa mutasi 72 pejabat oleh Iqbal-Dinda belum sepenuhnya menggambarkan meritokrasi. Ia memperkirakan baru sekitar 40 persen kebijakan tersebut sesuai prinsip kapabilitas, kualifikasi, dan prestasi.

“Kalau saya lihat, baru 40 persen prinsip meritokrasi dijalankan,” paparnya.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, yang juga Sekretaris DPW PPP NTB, menyambut baik dialog publik tersebut. Ia menganggap forum semacam ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” ujarnya.

Akri menekankan bahwa meritokrasi akan menjadi alat ukur pelayanan publik dan akan menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap realisasi visi-misi Iqbal-Dinda.

“Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” tegasnya.

Salah satu mahasiswa, El Wani Pramesti, menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan saat ini yang dinilai minim gebrakan nyata.

“Jujur kami sampaikan, belum ada hasil kinerja nyata dari pemimpin kami. Saya melihat tidak ada keseriusan; masih leha-leha,” ungkapnya.

Ia juga mengkritisi gaya komunikasi pemimpin yang lebih menonjol di media sosial daripada dalam bentuk kebijakan nyata.

“Hanya gaya-gayaan di media saja. Branding-nya saja. Di lapangan, zonk,” cetus El Wani.

Editor : Purnawarman