get app
inews
Aa Text
Read Next : Iqbal Tegas: Urusan Ketua DPD Gerindra NTB Tergantung Komando Pusat

Alfisyahrin: Meritokrasi Gubernur NTB Iqbal Hanya Jalan di 40 Persen Kebijakan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 10:25 WIB
header img
Alfisyahrin: Meritokrasi Gubernur NTB Iqbal Hanya Jalan di 40 Persen Kebijakan. dok

LOMBOK, iNewsLombok.id – Dialog publik bertajuk “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?” digelar oleh Pojok NTB di Meeino Warking, Kota Mataram, Jumat malam (16/5/2025). Kegiatan ini menyedot perhatian ratusan peserta dari kalangan akademisi, aktivis, LSM, advokat, mahasiswa, hingga mantan pejabat daerah.

Dialog tersebut menjadi panggung terbuka untuk menyampaikan kritik, koreksi, dan pandangan alternatif terhadap kebijakan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, khususnya terkait narasi meritokrasi yang selama ini mereka usung.

Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menyebut bahwa meritokrasi yang digaungkan oleh duet Iqbal-Dinda belum diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan konkret.

“Kami memandang, meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” tegas Fihiruddin.

Ia mencontohkan mutasi pejabat beberapa waktu lalu yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip meritokrasi secara menyeluruh.

“Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” tegasnya.

Pojok NTB menyatakan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari kontrol sosial dengan menggelar dialog publik setiap bulan sebagai bentuk representasi suara publik.

“Kita akan buat dialog publik setiap bulan. Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” ujar Fihiruddin.

Akademisi FISIP Universitas 45 Mataram, Dr. Alfisyahrin, menjelaskan bahwa meritokrasi dalam praktiknya tidak mudah diterapkan, terutama di lingkungan politik yang penuh kepentingan.

“Meritokrasi ini sebetulnya bukan barang baru, yang pada praktiknya lazim dalam kekuasaan kita; ini tidak mudah dilaksanakan. Setidaknya sulit menemukan momentum,” katanya.

Editor : Purnawarman

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut