Alfisyahrin: Meritokrasi Gubernur NTB Iqbal Hanya Jalan di 40 Persen Kebijakan

LOMBOK, iNewsLombok.id – Dialog publik bertajuk “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?” digelar oleh Pojok NTB di Meeino Warking, Kota Mataram, Jumat malam (16/5/2025). Kegiatan ini menyedot perhatian ratusan peserta dari kalangan akademisi, aktivis, LSM, advokat, mahasiswa, hingga mantan pejabat daerah.

Dialog tersebut menjadi panggung terbuka untuk menyampaikan kritik, koreksi, dan pandangan alternatif terhadap kebijakan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, khususnya terkait narasi meritokrasi yang selama ini mereka usung.

Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menyebut bahwa meritokrasi yang digaungkan oleh duet Iqbal-Dinda belum diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan konkret.

“Kami memandang, meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” tegas Fihiruddin.

Ia mencontohkan mutasi pejabat beberapa waktu lalu yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip meritokrasi secara menyeluruh.

“Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” tegasnya.

Pojok NTB menyatakan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari kontrol sosial dengan menggelar dialog publik setiap bulan sebagai bentuk representasi suara publik.

“Kita akan buat dialog publik setiap bulan. Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” ujar Fihiruddin.

Akademisi FISIP Universitas 45 Mataram, Dr. Alfisyahrin, menjelaskan bahwa meritokrasi dalam praktiknya tidak mudah diterapkan, terutama di lingkungan politik yang penuh kepentingan.

“Meritokrasi ini sebetulnya bukan barang baru, yang pada praktiknya lazim dalam kekuasaan kita; ini tidak mudah dilaksanakan. Setidaknya sulit menemukan momentum,” katanya.

Menurutnya, konfigurasi kekuasaan seringkali dikendalikan oleh aktor-aktor di belakang layar.

“Meritokrasi jadi sebatas teori. Tetapi di belakang panggung, tetap ada ruang akomodasi kepentingan,” jelasnya.

Alfisyahrin menyebut bahwa mutasi 72 pejabat oleh Iqbal-Dinda belum sepenuhnya menggambarkan meritokrasi. Ia memperkirakan baru sekitar 40 persen kebijakan tersebut sesuai prinsip kapabilitas, kualifikasi, dan prestasi.

“Kalau saya lihat, baru 40 persen prinsip meritokrasi dijalankan,” paparnya.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, yang juga Sekretaris DPW PPP NTB, menyambut baik dialog publik tersebut. Ia menganggap forum semacam ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” ujarnya.

Akri menekankan bahwa meritokrasi akan menjadi alat ukur pelayanan publik dan akan menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap realisasi visi-misi Iqbal-Dinda.

“Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” tegasnya.

Salah satu mahasiswa, El Wani Pramesti, menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan saat ini yang dinilai minim gebrakan nyata.

“Jujur kami sampaikan, belum ada hasil kinerja nyata dari pemimpin kami. Saya melihat tidak ada keseriusan; masih leha-leha,” ungkapnya.

Ia juga mengkritisi gaya komunikasi pemimpin yang lebih menonjol di media sosial daripada dalam bentuk kebijakan nyata.

“Hanya gaya-gayaan di media saja. Branding-nya saja. Di lapangan, zonk,” cetus El Wani.

Editor : Purnawarman