Wagub NTB: LKPD 2024 Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

LOMBOK, iNewsLombok.id – Dalam sebuah momen bersejarah yang menandai komitmen transparansi keuangan daerah, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, dengan penuh tanggung jawab menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTB. Acara yang berlangsung di Kantor BPK RI NTB, Kamis (27/03/2025), ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov NTB serius dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas, Harga Mati!

Dengan suara penuh keyakinan, Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, menegaskan bahwa penyerahan LKPD 2024 adalah bagian dari kewajiban moral dan administratif pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga

Peran Masyarakat Kunci Kemajuan Pariwisata Lombok Utara, Kata Wagub NTB

"LKPD ini bukan hanya sekadar laporan angka, tetapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat NTB. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan bagi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB menyambut baik langkah Pemprov NTB dalam menyerahkan laporan keuangan lebih awal, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi.

"Kami mengapresiasi langkah ini. LKPD 2024 akan menjadi pedoman bagi kami dalam melakukan audit mendalam. Pemeriksaan akan dilakukan dengan empat kriteria utama sesuai standar pemeriksaan keuangan negara," jelasnya.

Diuji, Bukan Dicari Kesalahannya!

Baca Juga

Wagub NTB Ummi Dinda Genjot Wisata Pantai Lakey Dompu lewat Safari Ramadhan dan Bantuan Sembako

Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip good governance.

"Kami berharap laporan ini dapat membantu BPK dalam memeriksa dan mengevaluasi perencanaan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB," tambahnya.

Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi landasan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola keuangan di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi besar ‘NTB Makmur Mendunia’.

Editor : Purnawarman