Kapolda NTB: Pembubaran Tambang Liar Bukan Solusi, Legalisasi WPR Jadi Jalan Tengah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan bahwa pembubaran aktivitas penambangan liar di Sekotong dan Lantung bukan solusi yang tepat. Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memicu masalah ekonomi, sosial, dan kriminalitas di masyarakat.

"Saya lebih memilih turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi mereka. Mayoritas penambang adalah pejuang keluarga yang bekerja keras demi menghidupi istri dan anak-anaknya," ujar Kapolda NTB saat diwawancarai di Lapangan Bara Dhaksa Mapolda NTB, Kamis (27/2/2025).

Baca Juga

1 Santri Tewas, Kasus Pembakaran di Ponpes Lombok Masuk Tahap Penyidikan, Segera Tetapkan Tersangka

Sebagai solusi, Polri dan pemerintah berupaya melegalkan aktivitas tambang rakyat dengan mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, NTB mendapatkan 16 titik WPR yang tersebar di Bima, Sekotong, dan Pulau Sumbawa," ungkapnya.

Untuk memastikan aktivitas pertambangan lebih aman dan ramah lingkungan, Kapolda NTB mendorong pembentukan koperasi yang akan bermitra dengan perusahaan kecil yang memiliki teknologi modern.

Editor: Purnawarman