Eks Sekda NTB Rosiadi Sayuti Ajukan Penangguhan Penahanan, Kejati Tegas Menolak

Selain faktor kesehatan, Rofiq juga menekankan bahwa Rosiadi bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung dan tidak berpotensi melarikan diri.
"Kami menjamin klien kami tidak akan melarikan diri dan selalu kooperatif dalam proses hukum ini," ujarnya.
Meski permohonan pertama ditolak, pihak kuasa hukum berencana untuk mengajukan kembali permohonan penangguhan penahanan.
Kasus ini berawal dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan PT Lombok Plaza dalam proyek pembangunan NTB Convention Center (NCC). Pada tahun 2012, Pemprov NTB mengalokasikan lahan seluas 31.963 meter persegi di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, dalam skema Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT Lombok Plaza sebagai pemenang tender senilai Rp 360 miliar.
Namun, dalam praktiknya, proyek tersebut tidak berjalan sesuai perjanjian kerja sama. Hingga saat ini, tidak ada pembangunan fisik yang direalisasikan, bahkan Pemprov NTB tidak pernah menerima kompensasi dari PT Lombok Plaza.
Selain itu, dalam perjanjian kerja sama, terdapat jaminan garansi bank sebesar Rp 24 miliar atau 5 persen dari nilai kontrak yang seharusnya diterima Pemprov NTB jika pembangunan tidak dilakukan. Sayangnya, jaminan tersebut diduga palsu dan tidak bisa dieksekusi oleh Pemprov NTB.
Hingga kini, lahan tersebut masih kosong, memunculkan dugaan kuat bahwa proyek ini mangkrak dan merugikan keuangan daerah.
Editor : Purnawarman