Eks Sekda NTB Rosiadi Sayuti Ajukan Penangguhan Penahanan, Kejati Tegas Menolak

LOMBOK, iNewsLombok.id – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiadi Sayuti, resmi mengajukan penangguhan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan NTB Convention Center (NCC). Namun, Kejati NTB menegaskan bahwa permohonan tersebut ditolak.

Kasidik Kejati NTB, Hendarsyah, menyatakan bahwa meskipun pihaknya telah menerima surat permohonan dari tim kuasa hukum Rosiadi, keputusan tetap tidak berubah.

"Tidak ada penangguhan penahanan," tegas Hendarsyah, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, penasihat hukum Rosiadi, Rofiq Ashari, mengungkapkan alasan pengajuan penangguhan penahanan kliennya. Menurutnya, kondisi kesehatan Rosiadi tidak stabil dan membutuhkan perawatan di luar rumah tahanan.

"Beliau sakit dan sewaktu-waktu bisa kambuh. Kondisi ini membutuhkan perawatan yang tidak memungkinkan dilakukan di dalam rutan," kata Rofiq saat dihubungi wartawan.

Selain faktor kesehatan, Rofiq juga menekankan bahwa Rosiadi bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung dan tidak berpotensi melarikan diri.

"Kami menjamin klien kami tidak akan melarikan diri dan selalu kooperatif dalam proses hukum ini," ujarnya.

Meski permohonan pertama ditolak, pihak kuasa hukum berencana untuk mengajukan kembali permohonan penangguhan penahanan.

Kasus Korupsi Pembangunan NCC Senilai Rp 360 Miliar

Kasus ini berawal dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan PT Lombok Plaza dalam proyek pembangunan NTB Convention Center (NCC). Pada tahun 2012, Pemprov NTB mengalokasikan lahan seluas 31.963 meter persegi di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, dalam skema Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT Lombok Plaza sebagai pemenang tender senilai Rp 360 miliar.

Namun, dalam praktiknya, proyek tersebut tidak berjalan sesuai perjanjian kerja sama. Hingga saat ini, tidak ada pembangunan fisik yang direalisasikan, bahkan Pemprov NTB tidak pernah menerima kompensasi dari PT Lombok Plaza.

Selain itu, dalam perjanjian kerja sama, terdapat jaminan garansi bank sebesar Rp 24 miliar atau 5 persen dari nilai kontrak yang seharusnya diterima Pemprov NTB jika pembangunan tidak dilakukan. Sayangnya, jaminan tersebut diduga palsu dan tidak bisa dieksekusi oleh Pemprov NTB.

Hingga kini, lahan tersebut masih kosong, memunculkan dugaan kuat bahwa proyek ini mangkrak dan merugikan keuangan daerah.

Editor : Purnawarman