DPRD NTB Soroti Darurat Ekologis di Bima dan Dompu, Minta Pemprov Segera Bertindak

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, menyoroti kondisi darurat ekologis yang terjadi di Bima dan Dompu akibat penggundulan hutan dan alih fungsi lahan secara masif. Dalam resesnya, ia menemukan berbagai persoalan yang mendesak untuk segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Menurut Akhdiansyah, maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan jagung telah menyebabkan hutan dan gunung di wilayah tersebut semakin gundul. Selain itu, sistem irigasi yang tidak tertata dengan baik turut memperparah kondisi lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat.

Baca Juga

Sudirsah Sujanto Bantah Klaim Muh Akri: Program MBG Justru Disambut Antusias di Lombok Utara

"Harus ada solusi konkret dari Pemprov NTB, termasuk upaya penghijauan kembali hutan yang sudah rusak, serta pembatasan lahan jagung agar ekosistem tetap terjaga," ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Akhdiansyah juga menyoroti luasnya lahan jagung yang mencapai 60 ribu hektare di hutan masyarakat. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk memastikan harga eceran terendah (HET) jagung menjelang panen, seperti yang pernah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya melalui koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Nusantara di wilayah tersebut untuk memperlancar mobilisasi ekonomi, terutama distribusi hasil panen jagung.

Baca Juga

Banjir Ambalawi Hancurkan Sawah & Bendungan, DPRD NTB Desak Pemerintah Segera Bertindak

"Sejak lima tahun terakhir, pembangunan Pelabuhan Nasional Nusantara terus didorong. Pemprov NTB harus segera mengintervensi agar mobilisasi ekonomi, khususnya bahan jagung, dapat berjalan lebih cepat dan efisien," tegasnya.

Ia berharap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Selain koordinasi dengan pemerintah daerah, langkah nyata di lapangan juga sangat diperlukan agar masalah lingkungan dan ekonomi dapat diselesaikan dengan baik.

Editor : Purnawarman