Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda Mentahkan Tudingan Pokir Dewan Dinaikkan jadi Rp400 Miliar di APBD 2024

"Kenapa kita bersurat dua kali ke Pemprov NTB. Itu, karena kita komit untuk dan bagaimana APBD kita sehat dan enggak lagi ada pendapatan yang enggak jelas muncul di APBD kali ini," tegas satu-satunya Srikandi di Udayana ini, Sabtu (16/11).

Senada Isvie. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Ruslan Turmudzi memastikan, bahwa pendapatan bodong, seperti di APBD sebelumnya.

Baca Juga

DPRD NTB Resmi Bentuk 8 Fraksi, Berikut Susunannya

Di antaranya, dari pengelolaan Gili Trawangan yang mencapai ratusan miliar, dipastikan tidak ada lagi dalam APBD 2024.

Hal ini, lantaran pihaknya tidak mau lagi terjebak dalam nilai pendapatan besar. Namun di lapangan hal tersebut sangat sulit diwujudkan.

"Pokoknya kita enggak mau lagi berkhayal sampai ratusan miliar. Cukup sudah APBD sebelumnya ada pendapatan Gili Trawangan mencapai ratusan miliar, tapi hingga kini kita enggak bisa mencapai target yang sudah ada. Karena uangnya memang enggak ada masuk," ungkapnya.

Baca Juga

Golkar NTB Panaskan Mesin Partai, Mulai Latih Saksi di 10 Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024

Menurut Ruslan, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) jatah Pemprov atas keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) senilai Rp 278 miliar. Rinciannya, kewajiban DBH pada 2021 sebesar Rp 104 miliar dan Rp 174 miliar untuk 2022, dipastikan dananya sudah di Kementrian Keuangan.

Bahkan, sudah ada peraturan kementerian keuangan untuk alokasi jatah Pemprov NTB, Pemkab KSB dan Pemda kabupaten/kota lainnya. Ini termasuk alokasi tahun 2023 senilai kurang lebih Rp 75 miliar.

"Dana DBH AMNT ini tinggal ditransfer saja, makanya kita masukkan dalam APBD NTB 2024, sebagai pendapatan yang wajib kita terima. Tinggal Pemprov melakukan penagihan ke AMNT dengan sudah ada pergub yang sudah dirampungkan untuk menagih dana itu," jelas Ruslan.

Baca Juga

DPRD NTB Terima Surat Kemendagri Soal Usulan Penjabat Gubernur, Dikirim Paling Telat 9 Agustus

Lebih lanjut ia katakan bahwa untuk pendapatan di Gili Trawangan yang menjadi salah satu destinasi unggulan di NTB, pihaknya dalam APBD 2024, hanya bisa memprediksi memperoleh angka pendapatan hanya sekitar Rp50 miliar.

Sebab, hingga kini masih ada sengketa hukum terkait penguasaan lahan yang dilakukan oleh warga yang mendiami tanah milik Pemprov.

"Maka, kami enggak berani memasukkan asumsi pendapatan yang mencapai ratusan miliar kayak dulu, paling yang bisa prediksi angkanya hanya sekitar Rp50 miliar dari Gili Trawangan melihat kasus hukum yang masih berjalan hingga kini," tegas Ruslan.

Ia menambahkan, pendapatan riil dalam APBD 2024 lainnya yakni, PKB dan BBNKB merupakan salah satu dari pajak Pemerintah Provinsi untuk kendaraan bermotor juga difokuskan pada aspek yang riil.

Karena itu, Ruslan optimis bahwa APBD NTB 2024, bisa sehat, lantaran tidak ada lagi dana direktif dari kepala daerah, seperti halnya pada pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi.

"Kalau soal dana pokir tidak benar itu naik. Ini karena dana pokir kita sudah sepakat bahwa itu menjadi program dan kewenangan OPD Pemprov," tegasnya.

Editor : Purnawarman