Hari ini Giliran Rumah Wali Kota Bima Digeledah KPK

JAKARTA, iNewsLombok.id - Hari ini Rabu (30/8/2023) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu lokasi yang digeledah yakni, rumah Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi.

"Iya benar, hari ini tim KPK kembali lakukan (penggeledahan) di beberapa lokasi di Kota Bima," terang Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).

Baca Juga

OTT KPK hari ini, Sejumlah Uang Diamankan dari Tangan Salah Satu Bupati di Sumut

Selain rumah M Lutfi, tim juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima; serta rumah salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bima di Jalan Gajah Mada, Bima.

Namun, Ali mengaku belum mendapat laporan terkini terkait update hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.

"Perkembangan akan disampaikan pada waktunya," terang Ali.

Baca Juga

Tak Terima jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Firli Ajukan Prapradilan

Sebelumnya, tim penyidik sudah lebih dulu menggeledah Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Lokasi yang digeledah di antaranya, ruang kerja Wali Kota Bima dan ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima. Ali juga masih belum membeberkan hasil penggeledahan tersebut.

Ali hanya memastikan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan. Bukti tambahan itu dibutuhkan untuk melengkapi penyidikan perkara baru yang sedang disidik KPK.

Baca Juga

5 Berita Populer : DPRD Kritik Pedas Kinerja Pj Gubernur NTB, Gita Ariadi Entengkan Panggilan KPK?

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK dikabarkan telah menetapkan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, sebagai tersangka.

Politikus Golkar tersebut dikabarkan terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi. Sayangnya, KPK belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Kota Bima tersebut.

KPK baru akan mengumumkan secara resmi setelah adanya proses penahanan. Status tersangka M Lutfi juga tertuang dalam surat panggilan pemeriksaan KPK terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima, Muhammad Amin.

Baca Juga

Kasus Korupsi, KPK Sebut Pj Gubernur NTB Setujui Terbitkan Izin Perusahaan saat Diperiksa Penyidik

Amin dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Jumat, 25 Agustus 2023. Dalam surat panggilan pemeriksaan KPK yang beredar luas tersebut, Amin dipanggil untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka M Lutfi selaku Wali Kota Bima periode 2018-2023.

Editor : Purnawarman