"Jadi, itu sudah ada acuan dan standar yang tentu kualitas gubernur seperti fuldress, pakai lapangan ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ucapnya.
"Karena pakaian gubernur tidak sama, maka ada harga dan standar pun berbeda. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya lagi.
Selain itu, kata Gita Ariadi, dengan banyak kegiatan di NTB dapat membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19, sehingga jika ada anggaran sebesar itu wajar. "Ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yg ada. Harga pakaian gubernur tidak sama ada harga ada standarnya," katanya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi Covid-19. Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Moestopa mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih tersebut.
"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujarnya, Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
