JAKARTA, iNewsLombok.id – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara awal terkait dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut akan melibatkan tim internal penyidik dan sejumlah saksi ahli untuk membahas konstruksi hukum perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, pendapat para ahli akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam gelar perkara.
"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Susatyo.
Dia menjelaskan, penyidik akan mengkaji konstruksi perkara bersama para ahli sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.
"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya.
Susatyo belum bersedia mengungkapkan lebih jauh materi pembahasan. Hasil gelar perkara nantinya akan menjadi dasar penyampaian perkembangan penanganan kasus tersebut.
Gelar Perkara Bukan untuk Menetapkan Tersangka Baru
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan. Penyidik juga melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti.
Susatyo sebelumnya menyebut gelar perkara dilakukan untuk membahas konstruksi dugaan tindak pidana makar bersama tim internal dan saksi ahli. Gelar tersebut bukan agenda untuk menetapkan tersangka baru.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Sementara itu, dalam perkara terpisah terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara penyadapan tersebut, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025–2026. Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sebelumnya, penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara penyadapan tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal 258 KUHP mengatur tindak pidana penyadapan secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Sementara Pasal 332 KUHP mengatur akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
