Dia menegaskan, ketentuan perundang-undangan tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penganggaran. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
"Ini wajib, bukan sunah di situ pimpinan. Kebiasaan-kebiasaan kita tidak terkesan terbiasa seperti ini," tegas dia.
Selain APBD, Aji Maman turut menyoroti keterlambatan penetapan KUA-PPAS. Dia berpandangan, tahapan tersebut semestinya sudah diselesaikan pada Agustus agar perangkat daerah memiliki waktu memadai untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang memuat kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKA perangkat daerah sebelum dirangkum menjadi rancangan APBD.
"Padahal KUA-PPAS itu menjadi dasar kepala daerah menyepakati semuanya itu bahannya kepada seluruh DPRD untuk membuat RKA-nya, rencana kerja daerahnya," jelas dia.
Menurut Aji Maman, keterlambatan pada tahapan awal penganggaran berpotensi mengganggu keseluruhan proses penyusunan APBD. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam membenahi tata kelola keuangan.
"Bagaimana kita mau baik tata kelola pengelolaan keuangan daerah," ujar dia.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan bahwa masukan Aji Maman akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dewan.
"Usulan dan masukan yang sangat baik dan insyaallah menjadi satu pertimbangan pimpinan," kata dia.
Isvie mengungkapkan, pimpinan DPRD NTB sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Gubernur NTB untuk mendorong percepatan penetapan nota keuangan dan Raperda APBD 2027.
Meski demikian, proses tersebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah proses penelaahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB yang turut memengaruhi keterlambatan penetapan nota keuangan.
Isvie juga mengapresiasi sikap kritis Aji Maman yang dinilai konsisten mengingatkan pimpinan dewan dan pemerintah daerah mengenai pentingnya ketepatan tahapan penganggaran.
"Pak Maman memang orang yang paling kritis di DPRD, karena itu saya menghormati apa yang Bapak usulkan dan menjadi masukan untuk pimpinan dan untuk pemerintah daerah," kata Isvie.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
