LOMBOK, iNewsLombok.id – Keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah atau yang akrab disapa Aji Maman.
Politisi asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tersebut mempertanyakan kedisiplinan pemerintah provinsi dan DPRD dalam menjalankan tahapan penyusunan anggaran. Menurutnya, keterlambatan itu tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur jadwal pembahasan APBD.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 103 dan Pasal 104. Dia juga merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Aji Maman menjelaskan, ketentuan tersebut mengharuskan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.
Sementara itu, Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah daerah harus mengajukan Raperda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama Oktober.
Namun, hingga November 2026, tahapan pembahasan APBD NTB 2027 dinilai belum berjalan sesuai jadwal.
"Sekarang kita masuk ke November pimpinan," kata politisi asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, itu saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Dia menegaskan, ketentuan perundang-undangan tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penganggaran. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
"Ini wajib, bukan sunah di situ pimpinan. Kebiasaan-kebiasaan kita tidak terkesan terbiasa seperti ini," tegas dia.
Selain APBD, Aji Maman turut menyoroti keterlambatan penetapan KUA-PPAS. Dia berpandangan, tahapan tersebut semestinya sudah diselesaikan pada Agustus agar perangkat daerah memiliki waktu memadai untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang memuat kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKA perangkat daerah sebelum dirangkum menjadi rancangan APBD.
"Padahal KUA-PPAS itu menjadi dasar kepala daerah menyepakati semuanya itu bahannya kepada seluruh DPRD untuk membuat RKA-nya, rencana kerja daerahnya," jelas dia.
Menurut Aji Maman, keterlambatan pada tahapan awal penganggaran berpotensi mengganggu keseluruhan proses penyusunan APBD. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam membenahi tata kelola keuangan.
"Bagaimana kita mau baik tata kelola pengelolaan keuangan daerah," ujar dia.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan bahwa masukan Aji Maman akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dewan.
"Usulan dan masukan yang sangat baik dan insyaallah menjadi satu pertimbangan pimpinan," kata dia.
Isvie mengungkapkan, pimpinan DPRD NTB sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Gubernur NTB untuk mendorong percepatan penetapan nota keuangan dan Raperda APBD 2027.
Meski demikian, proses tersebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah proses penelaahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB yang turut memengaruhi keterlambatan penetapan nota keuangan.
Isvie juga mengapresiasi sikap kritis Aji Maman yang dinilai konsisten mengingatkan pimpinan dewan dan pemerintah daerah mengenai pentingnya ketepatan tahapan penganggaran.
"Pak Maman memang orang yang paling kritis di DPRD, karena itu saya menghormati apa yang Bapak usulkan dan menjadi masukan untuk pimpinan dan untuk pemerintah daerah," kata Isvie.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
