LOMBOK, iNewsLombok.id – Keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah atau yang akrab disapa Aji Maman.
Politisi asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tersebut mempertanyakan kedisiplinan pemerintah provinsi dan DPRD dalam menjalankan tahapan penyusunan anggaran. Menurutnya, keterlambatan itu tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena terdapat ketentuan hukum yang mengatur jadwal pembahasan APBD.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 103 dan Pasal 104. Dia juga merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Aji Maman menjelaskan, ketentuan tersebut mengharuskan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.
Sementara itu, Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah daerah harus mengajukan Raperda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama Oktober.
Namun, hingga November 2026, tahapan pembahasan APBD NTB 2027 dinilai belum berjalan sesuai jadwal.
"Sekarang kita masuk ke November pimpinan," kata politisi asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, itu saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
