Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, nilai ekspor, dan pertumbuhan PDRB. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari aktivitas industri tersebut benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
"Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa besar nilai tambah pertambangan yang tinggal dan berputar di NTB? Seberapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Seberapa besar UMKM dan koperasi daerah dilibatkan dalam rantai pasok industri? Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi ekonomi masyarakat di sekitarnya tidak berkembang secara proporsional," tegasnya.
*Pertumbuhan Tinggi, Ekonomi Rakyat Perlu Diperkuat*
Edo menilai ketergantungan terhadap sektor pertambangan perlu diantisipasi melalui diversifikasi ekonomi daerah. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap komoditas tambang berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi ketika terjadi perubahan harga komoditas global, gangguan produksi, maupun perubahan kebijakan perdagangan internasional.
Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di NTB dengan jumlah sekitar 1,07 juta orang atau 34,06 persen dari total penduduk bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat masih sangat terkait dengan sektor primer.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, dan UMKM. Pengembangan sektor-sektor tersebut harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.
"NTB membutuhkan struktur ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan. Pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM harus menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang memiliki banyak sumber penggerak dan manfaatnya tersebar luas," jelas Edo.
*Pengangguran Turun, tetapi Mayoritas Pekerja Masih Informal*
Edo juga memberikan perhatian terhadap indikator ketenagakerjaan. Berdasarkan Sakernas Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 3,03 persen. Jumlah penduduk bekerja mencapai 3,15 juta orang, meningkat sekitar 39,76 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.
Meskipun demikian, struktur ketenagakerjaan memperlihatkan tantangan kualitas pekerjaan. Pekerja formal baru mencapai sekitar 1 juta orang atau 31,94 persen dari total penduduk bekerja. Dengan demikian, sekitar 68 persen pekerja masih berada dalam kategori informal.
Menurut Edo, penurunan angka pengangguran belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan pekerja telah meningkat secara optimal.
"Persoalan ketenagakerjaan bukan hanya bagaimana masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana pekerjaan tersebut memberikan pendapatan yang layak, kepastian ekonomi, dan perlindungan sosial. Dominasi pekerja informal menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," ujarnya.
Edo mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja formal, pelatihan vokasional, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal. Penguatan UMKM juga harus menjadi prioritas karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
*IPM Meningkat, Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Harus Dipercepat*
Pada dimensi pembangunan manusia, IPM NTB tahun 2026 mencapai 74,73 atau meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Namun, Edo mengingatkan bahwa peningkatan IPM perlu diikuti evaluasi kualitas layanan publik. Rata-rata lama sekolah yang mencapai 8,51 tahun menunjukkan bahwa capaian pendidikan penduduk dewasa masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, peningkatan harapan lama sekolah menjadi 14 tahun harus diikuti dengan upaya memastikan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Demikian pula pada sektor kesehatan. Peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan perlu diimbangi pemerataan tenaga medis, fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"IPM tidak boleh hanya dipahami sebagai angka indeks. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat di desa, wilayah pesisir, dan daerah terpencil memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai," kata Edo.
*Pengamat Dorong Enam Agenda Transformasi Ekonomi NTB*
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang lebih luas, PKAEN mendorong enam agenda strategis pemerintah daerah.
Pertama, mempercepat diversifikasi ekonomi dengan memperkuat pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
Kedua, memastikan hilirisasi pertambangan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan UMKM, keterlibatan koperasi, dan penguatan rantai pasok daerah.
Ketiga, meningkatkan kualitas ketenagakerjaan melalui perluasan pekerjaan formal, peningkatan kompetensi, produktivitas, dan perlindungan sosial pekerja.
Keempat, memperkuat pembangunan manusia melalui pemerataan pendidikan berkualitas, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan keterampilan sumber daya manusia.
Kelima, memastikan pemerataan hasil pembangunan melalui penurunan kemiskinan, pengendalian ketimpangan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Keenam, memperkuat tata kelola sumber daya alam dengan mengedepankan transparansi penerimaan daerah, pengawasan lingkungan, pemulihan kawasan terdampak, serta perlindungan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
*Jangan Hanya Mengejar Angka Pertumbuhan*
Edo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas evaluasi pembangunan dengan memperhatikan indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan, upah riil, produktivitas tenaga kerja, dan distribusi manfaat investasi.
"NTB tidak cukup hanya tumbuh tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan mengurangi ketimpangan. Jangan sampai ekonomi daerah tumbuh pesat, tetapi sebagian besar masyarakat hanya menjadi penonton dari pertumbuhan tersebut," tegas Edo.
Menurut Edo, momentum pertumbuhan ekonomi 7,39 persen harus digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi NTB menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
