Ia juga menyoroti kondisi fiskal NTB yang dinilainya masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, menurutnya, Pemprov NTB harus segera menyiapkan skema pembiayaan yang realistis agar pelaksanaan PON tidak sepenuhnya membebani APBD.
"Kondisi fiskal kita tahu seperti apa, harus ada formula dari pemprov, kalau dari APBD kita pesimis. Kita Minta kometmen pemprov dalam hal ini gubernu langkahnya apa?," ungkapnya.
Akhdiansyah memastikan persoalan pembiayaan PON akan menjadi salah satu hal yang diperhatikannya dalam pembahasan APBD NTB 2027.
Ia mengatakan Banggar DPRD NTB akan mencermati setiap alokasi anggaran yang berkaitan dengan persiapan PON, termasuk program peningkatan dan pemeliharaan venue olahraga.
"Pastikan keseriusan pemerintah, komitmen program, penyelenggrakan pon, venue. Kita pertanyakan kesiusan, kita pelototi di banggar pada APBD 2027. Karena di APBD murni dan perubahan tidak ada. Saya akan Pelototi itu, mengecek komimen provinsi, kita lihat upayanya lemah betul," tegasnya.
NTB Resmi Jadi Tuan Rumah PON 2028
NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII 2028. Penetapan tersebut dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 23 Juni 2026. DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas tertentu.
Dalam rencana pembagian pertandingan, NTB mendapat porsi 26 cabang olahraga, NTT 22 cabang olahraga, sedangkan DKI Jakarta menjadi klaster untuk 14 cabang olahraga. Ada pula empat cabang olahraga yang direncanakan digelar bersama NTB dan NTT.
Persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan besar. Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, pada akhir Oktober 2026 menyebut kebutuhan penyelenggaraan di masing-masing provinsi tuan rumah diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dan kebutuhan akhirnya masih harus dihitung berdasarkan bidang-bidang dalam PB PON.
Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong efisiensi dengan tidak membangun venue baru. Pemprov NTB sebelumnya juga menyampaikan rencana revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang sudah tersedia.
Dengan demikian, perdebatan anggaran PON 2028 tidak hanya menyangkut biaya penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga kebutuhan perbaikan venue, operasional, serta dukungan infrastruktur lainnya. Hal inilah yang kini menjadi sorotan Banggar DPRD NTB menjelang pembahasan APBD 2027.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
