352 Siswa dari Lima Sekolah
Berdasarkan laporan lapangan, 352 siswa yang mengalami keluhan kesehatan berasal dari lima sekolah di wilayah Batukliang. Kelima sekolah tersebut yakni SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, MTs Qudwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik.
Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, antara lain mual, muntah, sakit perut dan pusing. Mereka kemudian mendapat penanganan di empat fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Pringgarata, Puskesmas Aik Darek, Puskesmas Mantang dan Puskesmas Bagu.
Data penanganan yang diberitakan iNews mencatat 144 siswa dibawa ke Puskesmas Pringgarata, 124 siswa ke Puskesmas Aik Darek, 67 siswa ke Puskesmas Mantang dan 17 siswa lainnya ke Puskesmas Bagu.
Sejumlah laporan menyebut sebagian besar siswa telah mendapatkan observasi dan diperbolehkan pulang. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani mengatakan seluruh 352 siswa telah kembali ke rumah setelah menjalani observasi selama sekitar tiga jam.
SPPG Terancam Suspend
Kasus tersebut juga mendapat respons dari Satgas MBG NTB. SPPG yang menyalurkan makanan kepada para siswa disebut terancam mendapat sanksi penghentian sementara atau suspend.
Fathul Gani menyebut keputusan mengenai durasi penghentian sementara masih menunggu BGN. Ia mengatakan sanksi tersebut diperlukan sebagai bagian dari evaluasi sekaligus untuk memulihkan kepercayaan penerima manfaat terhadap program MBG.
Dari asesmen awal yang dilaporkan Satgas, makanan yang dibagikan juga disebut tidak mencantumkan batas waktu kapan makanan harus dikonsumsi. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam penanganan kasus.
Selain itu, lebih dari 20 SPPG di NTB disebut masuk dalam daftar 1.999 SPPG yang sementara waktu ditutup BGN secara nasional. SPPG tersebut tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.
DPR Akan Awasi BGN dan SPPG
Sari menegaskan DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar, termasuk mengawasi kinerja BGN dan SPPG.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Menurut Sari, keberhasilan MBG tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya penerima manfaat. Aspek keamanan, kualitas dan kandungan gizi makanan juga harus menjadi perhatian utama.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” kata Sari.
Sari Yuliati sendiri merupakan politikus Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan NTB II. Pada Januari 2026, DPR RI menetapkannya sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Hingga kini, dugaan keracunan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya. Dinas Kesehatan Lombok Tengah dilaporkan telah mengamankan sampel sisa makanan dan muntahan siswa untuk pemeriksaan laboratorium.
Dengan demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan waktu konsumsi makanan MBG. Hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi pihak terkait akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab serta langkah penanganan selanjutnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
