Edo juga mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi harus dibaca bersamaan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna apabila masih diiringi lemahnya perencanaan pembangunan, rendahnya kualitas belanja daerah, munculnya SILPA dalam jumlah besar, proyek-proyek infrastruktur yang tidak optimal, serta utang daerah yang terus menjadi beban fiskal.
"Pemerintah tidak boleh menjadikan angka pertumbuhan sebagai alat pencitraan untuk menutupi berbagai persoalan tata kelola. Justru ketika ekonomi sedang tumbuh, seharusnya kualitas pengelolaan APBD semakin baik. Setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Edo.
Lebih lanjut, Edo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah daerah perlu mempercepat hilirisasi industri, memperkuat investasi produktif, mendukung UMKM, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperluas kesempatan kerja agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif.
Edo mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak berhenti pada kebanggaan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua nasional. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
"Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar manfaat pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat. Jika pertumbuhan tinggi tetapi tata kelola masih lemah, kualitas belanja belum optimal, dan kesejahteraan belum meningkat secara merata, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," terang Edo Segara Gustanto.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
