LOMBOK, iNewsLombok.id - Persoalan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai belum dapat diselesaikan hanya melalui indikator pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan investasi.
Masih banyak persoalan layanan dasar yang menjadi beban masyarakat, mulai dari sulitnya akses air bersih, rendahnya cakupan sanitasi aman, hingga belum optimalnya layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Isu tersebut mengemuka dalam Multi Stakeholders Forum (MSF) Tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Mataram, Kamis (16/7/2026). Forum yang digagas International Budget Partnership (IBP) bersama FITRA NTB dan Koalisi PRIMA NTB mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, serta mitra pembangunan untuk membahas hasil kajian kredibilitas anggaran dan audit sosial layanan dasar.
Direktur Global International Budget Partnership (IBP), Ana Patricia Munoz, menegaskan bahwa anggaran publik merupakan instrumen utama untuk menghadirkan keadilan sosial apabila dikelola secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.
"Anggaran bukan hanya dokumen teknis atau angka-angka. Anggaran adalah cerminan prioritas pemerintah. Karena anggaran berasal dari uang publik, maka setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik," kata Ana Patricia.
Ia menjelaskan, pengalaman IBP di lebih dari 100 negara menunjukkan perubahan paling nyata justru lahir dari kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, data hasil audit sosial yang dikumpulkan masyarakat menjadi modal penting dalam memperkuat penyusunan kebijakan.
"Data tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk menemukan solusi," ujarnya.
Sanitasi Aman Masih Menjadi Tantangan
Pesan serupa disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda NTB, Heri Agustiadi.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah.
"Pada akhirnya, ukuran terbaik dari sebuah pembangunan bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil diperbaiki," demikian kutipan sambutan Gubernur.
Ia menegaskan bahwa target pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia dalam RPJMD NTB 2025–2029 harus ditopang oleh pelayanan dasar yang berkualitas.
Ketua Tim Teknis Perencanaan Kesehatan Bappeda NTB, Ismed Nurromadhoni, menyebut sektor Water, Sanitation and Hygiene (WASH) menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, hingga 2026 capaian sanitasi aman di NTB baru mencapai 5,56 persen, sedangkan target pada 2029 ditetapkan sebesar 13 persen.
"Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar yang harus kita kejar bersama," kata Ismed.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi berbagai sumber pembiayaan seperti dana desa, CSR perusahaan, hingga dana sosial keagamaan.
Kajian Temukan Kesenjangan Anggaran
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, memaparkan hasil kajian kredibilitas anggaran yang disusun bersama Koalisi PRIMA, HWDI NTB, dan KPPI Lombok Timur.
Menurut Ramli, penelitian tersebut bertujuan melihat sejauh mana program yang direncanakan pemerintah benar-benar diwujudkan dalam penganggaran dan pelaksanaannya.
"Ketika anggaran disahkan, sesungguhnya itu adalah janji pemerintah kepada publik," ujar Ramli.
Hasil kajian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target pembangunan dengan realisasi program, baik pada sektor WASH maupun layanan kesehatan reproduksi yang inklusif.
Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah deviasi antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang terealisasi. Berdasarkan telaah berbagai dokumen, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebab utama.
FITRA NTB juga menilai partisipasi masyarakat masih lebih dominan pada tahap penyusunan rencana pembangunan. Sementara saat perubahan anggaran berlangsung, ruang keterlibatan publik masih relatif terbatas, padahal pada fase tersebut sering terjadi perubahan program maupun alokasi anggaran yang membutuhkan pengawasan lebih kuat.
Warga Pesisir Terbebani Biaya Air Bersih
Temuan audit sosial yang dilakukan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Lombok Timur memperlihatkan persoalan air bersih masih menjadi beban berat masyarakat di empat desa pesisir Kecamatan Jerowaru.
Ketua KPPI Lombok Timur, Sri Wahyuni, mengatakan keluarga pesisir harus mengalokasikan sekitar 40 persen pendapatan bulanan hanya untuk membeli air bersih.
Padahal rata-rata penghasilan keluarga hanya berkisar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
"Harga air yang harus dibeli masyarakat sangat bergantung pada lokasi. Untuk satu tangki air, biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah," ujarnya.
Menurut Sri, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan dan perluasan jaringan perpipaan mulai memberikan dampak positif. Meski demikian, kebutuhan air bersih dan sanitasi masih memerlukan penanganan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus dibebani biaya tinggi.
Puskesmas Ramah Disabilitas Masih Minim
Di sektor kesehatan, Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni, mengungkapkan audit sosial di enam puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah menemukan masih banyak fasilitas yang belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
"Salah satu temuan yang paling sering kami jumpai adalah ramp yang terlalu curam sehingga tidak dapat digunakan secara aman oleh pengguna kursi roda," kata Sri Sukarni.
Audit juga menemukan belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus pelayanan bagi penyandang disabilitas di sejumlah puskesmas saat pemantauan dilakukan.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penyandang disabilitas enggan memanfaatkan layanan kesehatan karena masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari biaya transportasi hingga fasilitas yang belum ramah disabilitas.
Sebagai tindak lanjut, HWDI NTB bersama Koalisi PRIMA dan FITRA NTB mendorong lahirnya kebijakan Puskesmas Inklusif di Lombok Tengah. Saat ini rancangan Surat Keputusan (SK) terkait program tersebut telah disusun dan tengah dibahas pemerintah daerah.
Forum multipihak tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian hasil kajian, tetapi menjadi pijakan lahirnya kebijakan dan penganggaran yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 6, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak. Sementara itu, akses air bersih dan sanitasi yang memadai juga menjadi salah satu indikator penting dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan pengeluaran rumah tangga.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
