LOMBOK, iNewsLombok.id - Persoalan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai belum dapat diselesaikan hanya melalui indikator pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan investasi.
Masih banyak persoalan layanan dasar yang menjadi beban masyarakat, mulai dari sulitnya akses air bersih, rendahnya cakupan sanitasi aman, hingga belum optimalnya layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Isu tersebut mengemuka dalam Multi Stakeholders Forum (MSF) Tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Mataram, Kamis (16/7/2026). Forum yang digagas International Budget Partnership (IBP) bersama FITRA NTB dan Koalisi PRIMA NTB mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, serta mitra pembangunan untuk membahas hasil kajian kredibilitas anggaran dan audit sosial layanan dasar.
Direktur Global International Budget Partnership (IBP), Ana Patricia Munoz, menegaskan bahwa anggaran publik merupakan instrumen utama untuk menghadirkan keadilan sosial apabila dikelola secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.
"Anggaran bukan hanya dokumen teknis atau angka-angka. Anggaran adalah cerminan prioritas pemerintah. Karena anggaran berasal dari uang publik, maka setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik," kata Ana Patricia.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
